PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR   71...TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Departemen Dalam Negeri dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sebagian perlu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah;
		b.	bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup  Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		2.	Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		3.	Undang–Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407); 
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
		8.	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
		9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :
			
Menetapkan	:		PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Eselon I Pembina adalah komponen pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
2.	Eselon II Pembina adalah Biro/Pusat/Direktorat pada unit Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
3.	Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4.	Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
5.	Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6.	Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7.	Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
9.	Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10.	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Departemen Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
11.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12.	Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat SAPSK, adalah pagu alokasi dana untuk satuan kerja dari bagian anggaran Departemen Dalam Negeri yang disusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran.
13.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
14.	Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal 2

(1)	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Departemen Dalam Negeri, meliputi:
a.	bidang otonomi daerah;
b.	bidang pemerintahan umum;
c.	bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d.	bidang kesatuan bangsa dan politik;
e.	bidang kependudukan dan catatan sipil.
(2)	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Departemen Dalam Negeri Lintas Sektor, meliputi:
a.	bidang perencanaan pembangunan daerah bersama Menneg PPN/Bappenas;
b.	bidang administrasi keuangan daerah bersama Departemen Keuangan;
c.	bidang perangkat daerah bersama Menpan;
d.	bidang kepegawaian bersama Menpan dan  BKN.

BAB III
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

Pasal 3
(1)	Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  dapat dilimpahkan dan ditugaskan melalui pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2)	Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Renja KL, dan RKA-KL.

Pasal 4

(1)	Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mensinergikan keserasian hubungan pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan Departemen Dalam Negeri.
(2)	Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk memantapkan  penyelenggaraan urusan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  dalam rangka :
a.	peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, terutama dalam hal mengoptimalkan fungsi-fungsi koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri maupun lintas sektor di daerah;
b.	dukungan teknis peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Desa;
c.	peningkatan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan termasuk penataan dan pengembangan wilayah perbatasan, kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.	perbaikan kualitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi, terutama terkait dengan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi (Suistainable Capacity Building for Decentralization/SCBD), program transformasi Pemerintahan Aceh (Aceh Government Transformation Programme/AGTP), program transformasi pemerintahan di Kepulauan Nias (Nias Island Transformation Programme/NITP),  penguatan perencanaan pembangunan daerah, pembangunan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi, pengembangan diklat, peningkatan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan kerjasama daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
e.	penjagaan stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri melalui pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta dukungan usaha mitigasi bencana, pengurangan resiko bencana dan penanganan bahaya kebakaran serta penataan adminitrasi kependudukan; dan
f.	peningkatan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara optimal di daerah rawan bencana, kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, pulau-pulau terluar, perdesaan, daerah-daerah otonomi, pemerintahan kecamatan, maupun fasilitas pemerintahan dalam rangka prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah.
(3)	Pemantapan penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pasal 5
(1)	Program Dekonsentrasi lingkup Departemen Dalam Negeri tahun anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mencakup:
a.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
b.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
c.	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
d.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;
e.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
f.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
g.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal; dan
h.	Program Penataan Administrasi Kependudukan.
(2)	Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
(3)	Program Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri tahun anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mencakup:
a.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
b.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
c.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; dan
d.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.
(4)	Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
(1)	Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Tugas Pembantuan dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam DIPA.
(2)	Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8
(1)	Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan penatausahaan penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan unit eselon I Pembina, gubernur, bupati/walikota.  
(2)	Unit eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis penatausahaan penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon II dan para SKPD pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah.
(3)	Unit eselon II Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyelenggaraan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 9
(1)	Dalam menyelenggarakan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur dan bupati/walikota wajib:
a.	melakukan  sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien;
b.	menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk  melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil; dan
c.	menjamin program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
(2)	Gubernur dan bupati/walikota memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
(1)	Gubernur dan bupati/walikota melakukan koordinasi secara administratif dengan Menteri Dalam Negeri melalui  Sekretariat Jenderal.
(2)	Gubernur dan bupati/walikota melakukan koordinasi dengan eselon I Pembina berkaitan dengan teknis pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 
(3)	Gubernur dan bupati/walikota melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah berkaitan dengan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran dan pertanggung jawaban keuangan dan barang.
(4)	Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri terhadap perkembangan pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD. 

Pasal 11
(1)	Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan  SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
(2)	Koordinasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
(3)	Pelaksanaan koordinasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12
(1)	Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur.
(2)	Kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 13
(1)	Gubernur menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi.
(2)	Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.
(3)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.
(4)	Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SKPD menetapkan Petugas Unit Akuntansi Keuangan/Barang.

Pasal 14
(1)	Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan usulan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)	Pejabat yang dapat diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.
(3)	Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan eselon I pembina tugas pembantuan.
(4)	Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran serta Petugas Unit Akuntansi Keuangan/Barang.

Pasal 15
(1)	Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD.
(2)	Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang  telah ditetapkan dalam DIPA.
(3)	Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana Operasional Kerja pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(4)	Rencana Operasional Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan, alat perencanaan kebutuhan dana, dan sarana untuk mengungkapkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Pasal 16
(1)	Penyaluran dana Dekonsentrasi didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk DIPA Dekonsentrasi atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA.
(2)	DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penggunaan anggaran Departemen Dalam Negeri.
(3)	Konsep DIPA Dekonsentrasi disusun oleh Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri Dalam Negeri.
(4)	Penyusunan Konsep DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi perencanaan daerah.
(5)	Pengesahan DIPA Dekonsentrasi ditetapkan oleh Kanwil Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
(6)	DIPA sebagaimana dimaksud ayat pada (5) disampaikan oleh Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretariat Jenderal paling lambat akhir bulan Januari atau satu minggu setelah diterimanya pengesahan DIPA Dekonsentrasi oleh Kanwil Perbendaharaan.

Pasal 17
(1)	Penyaluran dana Tugas Pembantuan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk DIPA Tugas Pembantuan atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA.
(2)	DIPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penggunaan anggaran Departemen Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan dana tugas pembantuan.
(3)	Konsep DIPA Tugas Pembantuan disusun oleh komponen pembina yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
(4)	Pengesahan DIPA Tugas Pembantuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Pasal 18
(1)	Penyaluran dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
(2)	Tata cara penyaluran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)	Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19
(1)	Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban meliputi:
a.	laporan manajerial; dan
b.	laporan akuntabilitas.
(2)	Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
a.	perkembangan realisasi penyerapan dana;
b.	pencapaian target keluaran;
c.	kendala yang dihadapi; dan  
d.	saran tindak lanjut.
(3)	Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: 
a.	laporan keuangan; dan 
b.	laporan barang.

Pasal 20
(1)	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.	neraca;
b.	laporan realisasi anggaran; dan
c.	catatan atas laporan keuangan;
(4)	Laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur penatausahaan barang milik negara.

Pasal 21
(1)	Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota bertanggungjawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 
(2)	Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22
(1)	Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2)	Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
(3)	Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
(1)	Gubernur dan bupati/walikota menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)	Gubernur dan bupati/walikota melampirkan laporan tahunan atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)	Lampiran laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan satu kesatuan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(4)	Lampiran laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24
(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pemberian pedoman;
b.	fasilitasi;
c.	pelatihan; 
d.	bimbingan teknis; dan
e.	pemantauan dan evaluasi.
(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB VIII
BARANG HASIL PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 25
(1)	Barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara.
(2)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(3)	SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
(4)	Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah. 
(5)	Barang milik negara yang dihibahkan harus mempunyai status yang jelas dan dalam kondisi baik.
(6)	Barang Milik Negara yang dihibahkan harus digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaran pemerintahan daerah dan tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan kepada orang lain.

Pasal 26
(1)	Barang Milik Negara yang dihibahkan terlebih dahulu harus dicatat dalam neraca unit eselon I dan neraca Departemen Dalam Negeri.
(2)	Barang Milik Negara yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
(3)	Barang hasil pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan/atau dana Tugas Pembantuan yang telah dihibahkan wajib ditatausahakan didalam neraca daerah sebagai barang milik daerah.
(4)	Penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didanai dari APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2009
MENTERI DALAM NEGERI,

    ttd

GAMAWAN FAUZI