MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BERSAMA 
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2010
NOMOR : 162/MENKES/PB/I/2010

TENTANG

PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan diperlukan data kematian dan penyebab kematian; 
		b.	bahwa data kematian dan penyebab kematian pada tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional belum dapat diperoleh secara akurat dan tepat waktu;
		c.	bahwa data kematian dan penyebab kematian dibutuhkan untuk menyusun kebijakan, prioritas, dan pengembangan program kesehatan;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
		3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
		6.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
			
MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN.
		
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1.	Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.
2.	Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 
3.	Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
4.	Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum. 
						
BAB II
PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 2
(1)	Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)	Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  melampirkan persyaratan:
a.	surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
b.	KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
c.	Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
(3)	Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan. 
(4)	Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan.

Pasal 3
(1)	Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(2)	Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(3)	Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(4)	Dalam hal kematian seseorang diduga tidak wajar, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari kepolisian.

Pasal 4
Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tata cara:
a.	pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana;
b.	kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan;
c.	pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
d.	instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
e.	instansi pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
			
Pasal 5
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 khusus DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah provinsi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 
			
BAB III
PENCATATAN PENYEBAB KEMATIAN

Pasal 6
(1)	Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.
(2)	Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode autopsi verbal .
(3)	Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
(4)	Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih.
(5)	Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian.
(6)	Pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah setempat.
			
Pasal 7
(1)	Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian wajar maupun tidak wajar kepada  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat setiap bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pelaksana.
(2)	Rumah sakit melalui Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
(3)	Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Instansi Kepolisian setempat.
(4)	Instansi Kepolisian yang berwenang  harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
(5)	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) mengolah data menjadi data statistik kematian dan statistik penyebab kematian.
(6)	Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain :
a.	angka kematian umum;
b.	angka kematian ibu; 
c.	angka kematian bayi;
d.	angka kematian anak balita; dan
e.	angka kematian menurut penyebab  dan kelompok umur.
(7)	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada unit yang membidangi pengelolaan data kesehatan di Kementerian Kesehatan setiap triwulan sekali.
(8)	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik kematian kepada Instansi Pelaksana setiap triwulan sekali, tanpa disertai data penyebab kematian.
			
Pasal 8
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian sesuai permintaan fasilitas pelayanan kesehatan. 
			
Pasal 9
Petugas yang melaksanakan pelaporan dan pencatatan data peristiwa kematian dan penyebab kematian menyimpan kerahasiaan identitas almarhum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
						
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
(1)	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2)	Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian di kabupaten/kota.
(3)	Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian di desa/kelurahan.
						
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
			
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,                                               MENTERI KESEHATAN,

              ttd                                                                                            ttd

GAMAWAN FAUZI	                                                   ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH