MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK 
PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  	 :			bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12        ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Pejabat Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pejabat Konsuler adalah pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
3.	Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
4.	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5.	Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
6.	Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
7.	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8.	Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9.	Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10.	Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan.  
11.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD  Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
12.	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEJABAT PENCATATAN SIPIL 

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
(1)	Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota berkedudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
(2)	Pejabat Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administratif.
(3)	Pejabat Pencatatan Sipil di luar negeri berkedudukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 3
Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
a.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
b.	Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khusus Provinsi DKI Jakarta;
d.	Pejabat Konsuler yang ditunjuk; dan
e.	Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 4
(1)	Kepala Dinas, Kepala UPTD, dan Pejabat Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara otomatis sebagai Pejabat Pencatatan Sipil karena jabatan.
(2)	Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat diangkat sebagai Pejabat Pencatatan  Sipil dengan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5
Persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
a.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
b.	pendidikan diutamakan Diploma IV Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
c.	pangkat/golongan paling rendah:
1.	Penata Muda Tk.I/IIIb pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.	Penata Muda/IIIa pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Administratif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
d.	memiliki Sertifikat Pelatihan/Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 6
(1)	Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh Bupati/Walikota menjadi Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)	Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh Bupati/Walikota menjadi Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan usul Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7
Pegawai Negeri Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Administratif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8
Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 9
Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebelum melaksanakan tugas diambil sumpah jabatan  oleh Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Tugas Pokok

Pasal 10
Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
a.	melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
b.	menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
c.	membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 10, mempunyai fungsi:
a.	verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
b.	pencatatan peristiwa penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
c.	penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
d.	pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan  Pasal 11, Pejabat Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 13
Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diberhentikan, karena:
a.	atas permohonan sendiri; 
b.	lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; 
c.	melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
d.	meninggal dunia. 

Pasal 14
(1)	Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)	Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)	Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Bupati/Walikota Administratif atas usul Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(4)	Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB III
PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
(1)	Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan.
(2)	Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 16
Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi:
a.	surat keterangan sehat dari Puskesmas;
b.	Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a; dan 
c.	memiliki sertifikat teknis registrasi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 17
(1)	Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat oleh Bupati/Walikota berdasarkan atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Tugas Pokok

Pasal 18
Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas pokok: 
a.	membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
b.	mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa/kelurahan.

Pasal 19
Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai fungsi:
a.	verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
b.	verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
c.	pencatatan dalam Buku Harian,  Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
d.	pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
e.	penghubung  dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 20
Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 bertanggung jawab:
a.	secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan; dan 
b.	secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 21
(1)	Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberhentikan, karena:
a.	atas permohonan sendiri; 
b.	lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; 
c.	melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
d.	meninggal dunia. 
(2)	Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI