MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 A TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 	:	a.	bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 4286);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
		4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);
		8. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
		9.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
		10.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
		11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang  Organisasi dan Tatakerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan  Regional; 
		12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang;
		13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam  Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	:		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
 1.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran Negara.
2.	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan/penggunaan anggaran/barang Departemen Dalam Negeri.
3.   	Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Departemen Dalam Negeri.
4.	Kepala Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA pada Satuan Kerja.
5.	Satuan Kerja Pusat adalah Unit Organisasi Eselon I dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Departemen Dalam Negeri, yang melaksanakan program yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
6.	Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Organisasi Departemen Dalam Negeri di Daerah yang melaksanakan program yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
7.	Satuan Kerja Khusus adalah Satuan Kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan dengan dana yang bersumber dari Bagian Anggaran (BA) di luar Bagian Anggaran Departemen Dalam Negeri atau berasal dari Bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan.
8.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri serta Satuan Kerja di Kabupaten yang melaksanakan Urusan Bersama yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
9.	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat pada Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan. 
10.	Pejabat Pemungut Penerimaan Negara adalah Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara pada Satuan Kerja di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
11.	Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam pengawasannya.
12.	Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada Satuan Kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
13.	Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM adalah pejabat pada Satuan Kerja yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menandatangani surat perintah membayar.
14.	Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang telah mempunyai Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak.
15.	Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang telah mempunyai Sertifikat Bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Satuan Kerja.
16.	Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
17.	Pembantu Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat PBP adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh KPA sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
18.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang membantu Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/rencana/indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.
19.	Tim Penguji adalah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pusat, Vertikal dan Khusus yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja berada dibawah Pejabat Penguji dan Perintah Membayar, yang diserahi tugas untuk melakukan penelitian dan pengujian atas SPP beserta dokumen bukti pendukungnya.
20.	Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagai pengajuan permintaan pembayaran.
21.	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
22.	Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Bagian Anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan penggunaan anggaran tersebut bersifat khusus serta tidak termasuk dalam anggaran departemen/lembaga/pemerintah daerah.
23.	Sistem Akuntansi Instansi selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan laporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada departemen negara/lembaga.
24.	Sistem Akuntansi Keuangan selanjutnya disebut SAK adalah subsistem dari SAI Departemen Dalam Negeri yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. 
25.	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK BMN adalah Subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26.	Unit Akuntansi adalah bagian satuan kerja yang bersifat fungsional untuk melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang instansi yang terdiri dari unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
27.	Petugas Akuntansi adalah petugas yang membantu pejabat pengelola keuangan dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan/barang. 
28.	Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
29.	Pejabat Penanggungjawab Kegiatan adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab atas kinerja pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya.

BAB II
PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 2
(1)	Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan Pejabat KPA, KPB dan Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Khusus. 
(2)	Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan Pejabat KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara, dan/atau KPB pada SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama berdasarkan usulan dari Gubernur dan Bupati/Walikota.
(3)	Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Pusat Pembina Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. 
(4)	Tembusan penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara, dan/atau KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
a.	Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
b.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c.	Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
d.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan; 
e.	Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara; dan 
f.	  	Kepala SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Pasal 3
(1)	Gubernur menetapkan Pejabat KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB pada SKPD Pelaksana Dekonsentrasi.
(2)	Tembusan penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a.	Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
b.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c.	Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
d.	Kepala Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi;
e.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan; 
f.	  Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara; dan 
g.	Kepala SKPD Pelaksana Dekonsentrasi.

Pasal 4
Penetapan KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP).

Pasal 5
Kepala Satuan Kerja pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan:
a.	Pejabat Pembuat Komitmen;
b.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
c.	Pejabat yang Melakukan Pengujian Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
d.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
e.	Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
f.	Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa.

Pasal 6
KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
a.	Pejabat PBP;
b.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.	Petugas Akuntansi/Verifikasi Keuangan dan Barang.

Pasal 7
KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menetapkan:
a.	Pejabat Pembuat Komitmen;
b.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
c.	Pejabat yang Melakukan Pengujian Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); 
d.	Bendahara Pengeluaran; 
e.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
f.	Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
g.	Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa.

Pasal 8
Dalam hal terdapat perbedaan nama Pejabat KPA, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum di dalam DIPA dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Gubernur/Kepala Satker yang dipakai adalah nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Gubernur/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 9
KPA/KPB pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaaan Asset untuk KPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.	Kepala Biro Umum untuk KPB Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
c.	Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk KPA dan KPB Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
d.	Sekretaris Direktorat Jenderal untuk KPA dan KPB Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
e.	Sekretaris Badan untuk KPA dan KPB Satuan Kerja Badan;
f.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN untuk KPA dan KPB Satuan Kerja IPDN;
g.	Kepala Pusat Diklat Regional untuk KPA dan KPB Satuan Kerja Pusat Diklat Regional; 
h.	Kepala Balai/Balai Besar PMD untuk KPA dan KPB Satuan Kerja Balai/Balai Besar PMD; dan 
i.	Kepala Bagian Tata Usaha untuk KPA dan KPB Satuan Kerja IPDN Kampus di Daerah.

Pasal 10
Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaaan Asset untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.	Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.	Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.	Sekretaris Badan untuk Satuan Kerja Badan;
e.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN untuk Satuan Kerja IPDN;
f.	Kepala Pusat Diklat Regional untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional; 
g.	Kepala Balai/Balai Besar PMD untuk Satuan Kerja Balai/Balai Besar PMD; dan
h.	Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja IPDN Kampus di Daerah.

Pasal 11
(1)	Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.	Kepala Biro/Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah, dan Inspektur Khusus untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.	Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.	Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Badan;
e.	Kepala Biro untuk Satuan Kerja IPDN; 
f.	Kepala Pusat Diklat Depdagri Regional, untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional; 
g.	Kepala Balai/Balai Besar PMD untuk Satuan Kerja Balai/Balai Besar PMD; dan
h.	Kepala Bagian untuk Satuan kerja IPDN Kampus di Daerah.  
(2)	PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan berupa sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)	Dalam hal PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka PPK dijabat oleh pejabat struktural dibawahnya atau staf yang memenuhi persyaratan.
(4)	PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat mengelola anggaran kegiatan di satu atau lebih unit pengelola kegiatan pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus.
(5)	Dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Pusat dapat dikelola oleh lebih dari satu PPK yang memenuhi persyaratan dengan pertimbangan:
a.	besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola;
b.	sumber pendanaan; dan/atau 
c.	lokasi kegiatan.

Pasal 12
Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a.	Kepala Bagian/Bidang Keuangan Satuan Kerja Setjen, Ditjen, dan Badan;
b.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan/Kepala Sub Bagian untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.	Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional;
d.	Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja Balai Besar PMD; 
e.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Balai PMD untuk Satuan Kerja Balai PMD; dan
f.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk Satuan Kerja IPDN Kampus di Daerah.  

Pasal 13
Pejabat Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 29 untuk Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Khusus meliputi: 
a.	Kepala Biro/Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah, dan Inspektur Khusus untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.	Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.	Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Badan; 
e.	Kepala Biro untuk Satuan Kerja IPDN;  
f.	Kepala Pusat Diklat Depdagri Regional, untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional; 
g.	Kepala Balai/Balai Besar PMD untuk Satuan Kerja Balai/Balai Besar PMD; dan
h.	Kepala Bagian untuk Satuan kerja IPDN Kampus di Daerah.  

Pasal 14
(1)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Pejabat Struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan PPK.
(2)	Selain Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah pejabat/staf lain yang memenuhi syarat sebagai PPTK dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal /Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Khusus.

BAB III
PELAKSANA AKUNTANSI

Pasal 15
Untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dibentuk: 
a.	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
b.	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I yang ditetapkan oleh Kepala Unit Eselon I;
c.	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan 
d.	Unit Akuntansi KPA dan KPB yang ditetapkan oleh Kepala Satker.

Pasal 16
(1)	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, melakukan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang di tingkat departemen.
(2)	Unit Akuntansi Pengguna  Anggaran/Barang  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berada di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
Pasal 17
(1)	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang pada unit kerja Eselon I yang mencakup anggaran/barang pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan SKPD yang dananya berasal dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan.
(2)	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berada pada:
a.	Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal;
b.	Bagian Tata  Usaha dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.	 	Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d.	Bagian Keuangan Sekretariat Badan.
(3)	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berada pada:
a.	Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.	Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.	 	Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d.	Bagian Umum Sekretariat Badan.

Pasal 18
(1)	Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang hasil penggabungan laporan keuangan/barang dimasing-masing SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.
(2)	Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 19
(1)	Unit Akuntansi KPA/KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang yang dikelola oleh KPA/KPB.
(2)   	Unit Akuntansi KPA Satuan Kerja Pusat dan Kepala Satuan Kerja Vertikal berada pada: 
a.	Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal;
b.	Bagian Tata  Usaha dan Keuangan  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.	 	Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
d.	Bagian Keuangan Sekretariat Badan;
e.	Bagian Keuangan Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN;
f.	 	Bagian Tata Usaha Badan Diklat Regional;
g.	Bagian Tata Usaha Balai Besar PMD;
h.	Sub Bagian Tata Usaha Balai PMD; dan
i.	 	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Kampus di Daerah.  
(3)   	Unit Akuntansi KPB Satuan Kerja Pusat dan Kepala Satuan Kerja Vertikal berada pada: 
a.	Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.	Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.	Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal;
d.	Bagian Umum Sekretariat Badan;
e.	Bagian Umum Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN;
f.	 	Bagian Tata Usaha Badan Diklat Regional;
g.	Bagian  Tata Usaha Balai Besar PMD;
h.	Sub Bagian Tata Usaha Balai PMD; dan
i.	 	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Kampus di Daerah.
(4)  	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berada di:
a.	Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.	Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.	 	Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d.	Bagian Umum Sekretariat Badan;
(5)  	Unit Akuntansi KPA pada SKPD dapat dijabat oleh Pejabat Penatausahaan  Keuangan masing-masing SKPD.
(6)	Pejabat Unit Akuntansi KPA  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)  ditetapkan oleh masing-masing KPA pada Satuan Kerja Pusat, dan Satuan Kerja Vertikal.
(7)	Pejabat Unit Akuntansi KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Eselon I.

BAB IV
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 20
(1) 	SPP yang diajukan oleh PPK dilengkapi dengan bukti pengeluaran anggaran asli dan dokumen pendukung lainnya yang memuat:
a.	Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan;
b.	Nomor dan tanggal kontrak  dan/atau SPK;
c.	Nilai kontrak dan/atau SPK dilampiri dengan Dokumen Asli Kontrak dan/atau SPK;
d.	Jenis/lingkup pekerjaan;
e.	Jadwal penyelesaian;
f.	 	Nilai pembayaran yang diminta;
g.	Identitas penerima pembayaran yang meliputi Nama orang/perusahaan, alamat, Nomor Rekening, NPWP, dan nama bank;
h.	Tanggal jatuh tempo pembayaran;
i.	 	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang;
j.	 	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
k.	Berita Acara Pembayaran;
l.	 	Kuitansi yang ditandatangani oleh PPK dan PPTK;
m.	Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani Wajib Pajak;
n.	Jaminan Bank;
o.	Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak dan/atau SPK yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN); dan
p.	Ringkasan kontrak dan/atau SPK baik untuk Rupiah Murni dan PHLN.
(2)	Dalam hal PPK bukan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan maka pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan nota persetujuan pencairan anggaran dari Pejabat Penanggungjawab Kegiatan.
(3)	Formulir SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(4)	Nota persetujuan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
(1)	SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditandatangani oleh PPK dan PPTK.
(2)	SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK kepada KPA untuk mendapatkan persetujuan.
(3)	SPP yang disampaikan kepada KPA dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh PPK dan PPTK.
(4)	Bendahara Pengeluaran menandatangani bukti pengeluaran setelah ditanda tangani oleh PPK, PPTK, dan PBP.

Pasal 22
(1)	Pejabat KPA memerintahkan kepada Pejabat Penguji untuk melakukan pengujian SPP terhadap:
a.	kelengkapan berkas;
b.	kebenaran perhitungan tagihan;
c.	ketersediaan dana pada sub kegiatan/kegiatan/akun dalam DIPA;
d.	kontrak/Surat Perintah Kerja pengadaan barang/jasa;
e.	faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak;
f.	 	bukti pengeluaran;
g.	pernyataan tanggung jawab dari Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
h.	tanda tangan pejabat pembuat SPP; dan
i.	 	cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dengan benar dan tidak terdapat cacat dalam penulisan.
(2)	Hasil pengujian atas SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam check list yang diparaf oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Penguji serta ditandatangani oleh Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM.
(3)	Hasil pengujian atas SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penolakan atau persetujuan.
(4)	Dalam hal hasil pengujian atas SPP berupa penolakan, SPP dikembalikan kepada pejabat yang mengajukan SPP.
(5)	Dalam hal hasil pengujian atas SPP berupa persetujuan, pejabat penguji Tagihan/Penerbit SPM meminta nota persetujuan kepada KPA.
(6)	Format Nota Persetujuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB V
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Pasal 23
(1)	Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM menerbitkan SPM berdasarkan Nota Persetujuan dari KPA.
(2)   	KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan batas waktu penerbitan SPM.
(3)	SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM dan dibubuhi stempel.
(4)	SPM sebelum ditandatangani oleh Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM terlebih dahulu dicatat dalam kartu kendali SPM.
(5)	SPM diterbitkan rangkap 4 (empat) yang masing-masing dilengkapi dengan SPP beserta lampirannya dengan rincian:
a.	Lembar kesatu dan  lembar kedua untuk  disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 
b.	Lembar ketiga sebagai pertinggal kepada Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM; 
c.	Lembar keempat untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
(6)  Dalam hal SPM ditolak oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM melakukan penyempurnaan dan mengajukan SPM kembali.
(7)	Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN

Pasal 24
Penatausahaan Perbendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. 

Pasal 25
(1)	Bendahara Penerimaan dibentuk pada Satuan Kerja pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan digunakan kembali.
(2)	Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3)	Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggungjawab kepada KPA.
(4)	Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan diketahui KPA. 

Pasal 26
(1)	Bendahara Pengeluaran dibentuk pada setiap Satuan Kerja pengelola DIPA.
(2)	Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembukuan seluruh pengeluaran anggaran secara tertib dan teratur termasuk pembukuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)	Bendahara Pengeluaran berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dalam DIPA sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)	Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggungjawab kepada KPA.
(5)	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui KPA.

Pasal 27
(1)	Pembantu Bendahara Pengeluaran dapat dibentuk pada Satuan Kerja sesuai kebutuhan. 
(2)	Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas membantu pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(3)	Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 28
(1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dibentuk pada Satuan Kerja tertentu dengan pertimbangan: 
a.	besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola;
b.	sumber pendanaan; dan/atau 
c.	lokasi kegiatan.
(2)	Tugas, kewenangan dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu  sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN  DAN  PELAPORAN 

Pasal 29
(1)	KPA Pusat, Vertikal, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Satuan Kerja.
(2)	Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Laporan bulanan rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran; dan
b.	Laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran, kegiatan dan kinerja;
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan SAK yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 30
(1)	KPA Pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada kepala Unit Eselon I selaku Kepala Satuan Kerja Pusat.
(2)	Kepala Satuan Kerja Vertikal menyampaikan laporan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Unit Eselon I Pembina. 
(3)	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Unit Eselon I Pembina. 
(4)	Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyampaikan laporan konsolidasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
(5)	Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan laporan Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran Departemen Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 

Pasal 31
(1)	Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan perubahan seperlunya (mutatis mutandis) berlaku terhadap pelaporan barang milik negara. 
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rekonsiliasi internal antara unit akuntansi keuangan dengan unit akuntansi barang secara  berjenjang.
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan SIMAK BMN yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. 

BAB VIII
PENGENDALIAN  PELAKSANAAN  PROGRAM  DAN  KEGIATAN

Pasal 32
(1)	Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pengawasan yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja.
(2)	Bentuk, format pelaporan, dan mekanisme pengendalian berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB IX
REVISI DOKUMEN ANGGARAN

Pasal 33
(1)	Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan.
(2)	Jenis dan bagian anggaran yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
(3)	Revisi yang bersifat mengubah isi dan rincian dalam DIPA, mekanismenya diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut kepada Departemen Keuangan.
(4)	Revisi dokumen anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)	Revisi terhadap pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang dapat diajukan sepanjang persyaratan pencairan telah dipenuhi.

BAB X
DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA

Pasal 34
(1)	Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan pelimpahan dan penugasan urusan Departemen Dalam Negeri yang diselenggarakan melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2)	Kebijakan pelimpahan dan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(3)	Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup program, kegiatan, lokasi dan alokasi anggaran serta pengaturan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan melalui mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
(4)	Gubernur selaku penanggungjawab penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi. 
(5)	Bupati/Walikota selaku penanggungjawab penyelenggaraan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
(6)	Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) sesuai alokasi dana dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
(7)	Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelimpahan dan penugasan urusan Departemen Dalam Negeri.
(8)	Gubernur dan Bupati/Walikota menyelenggarakan penatausahaan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai alokasi dana dan kegiatan yang ditetapkan dalam  DIPA  berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 35
(1)	Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan penyelenggaraan Urusan Bersama lingkup Departemen Dalam Negeri.
(2)	Kebijakan penyelenggaraan Urusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(3)	Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup program, kegiatan, lokasi dan alokasi anggaran serta pengaturan penyelenggaraan urusan bersama. 
(4)	Gubernur selaku penanggungjawab penyelenggaraan Urusan Bersama Lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi. 
(5)	Bupati/Walikota selaku penanggungjawab penyelenggaraan Urusan Bersama Lingkup Departemen Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
(6)	Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) sesuai alokasi dana dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
(7)	Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Bersama berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(8)	Gubernur dan Bupati/Walikota menyelenggarakan penatausahaan pelaksanaan anggaran Urusan Bersama sesuai alokasi dana dan kegiatan yang ditetapkan dalam  DIPA  berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 36
(1)	Gubernur menetapkan SKPD Provinsi sebagai pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi.
(2)	Bupati/Walikota menetapkan SKPD Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota.
(3)	Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
(4)	Bupati/Walikota mengusulkan SKPD Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Urusan Bersama kepada Menteri Dalam Negeri. 
(5)	Persetujuan Menteri Dalam Negeri atas penetapan dan usulan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam: 
a.	DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Provinsi;
b.	DIPA Tugas Pembantuan dan/atau Urusan Bersama untuk Kabupaten; dan 
c.	DIPA Tugas Pembantuan untuk Kota.

Pasal 37
(1)	Pedoman Umum Penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama lingkup Departemen Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)	Petunjuk Teknis kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama lingkup Departemen Dalam Negeri ditetapkan oleh masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman kepada Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Kepala Unit Eselon l Pembina Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama menetapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis operasional sebagai pedoman pelaksanaan DIPA untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(4)	Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD/KPA menetapkan Rencana Operasional Kerja (ROK).

Pasal 38
(1)	Barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.
(2)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(3)	Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah. 

Pasal 39
(1)	Barang Milik Negara yang dihibahkan terlebih dahulu harus dicatat dalam neraca unit Eselon I dan neraca Departemen Dalam Negeri.
(2)	Barang Milik Negara yang akan dihibahkan sebagaimana ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh Departemen Dalam Negeri kepada Departemen Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan.
(3)	Barang yang telah dihibahkan wajib ditatausahakan didalam neraca daerah sebagai barang milik daerah.

Pasal 40
Pengawasan atas pelaksanaan anggaran Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
(1)	Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah menandatangani Naskah Perjanjian Penyelenggaraan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
(2)	Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: subjek kerjasama, rincian alokasi dan lokasi dana yang diselenggarakan bersama, sumber dan besaran pendanaan, penetapan penanggung jawab dalam pengelolaan Dana Urusan Bersama, komitmen daerah untuk tertib pelaporan keuangan oleh daerah kepada Departemen Dalam Negeri, dan jangka waktu kerjasama.
(3)	Penandatanganan Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri. 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010   
MENTERI DALAM NEGERI,

           ttd
                  
GAMAWAN FAUZI