LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                      NOMOR    	: 31 Tahun 2010
                      TANGGAL 	 :15 April 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH 
NEGARA

ASDEP
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA

ASDEP
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

BIDANG 
PERENCANAAN 

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

	

ASDEP
PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA

BIDANG 
PERENCANAAN 

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

BIDANG 
PERENCANAAN 

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG
MONITORING DAN EVALUASI
DAN PELAPORAN

DEPUTI 
BIDANG PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN DAN MONITORING DAN EVALUASI

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG 
MONITORING DAN EVALUASI
 DAN PELAPORAN

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG 
MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN DAN MONITORING DAN EVALUASI

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN DAN MONITORING DAN EVALUASI

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                      NOMOR    	: 31 Tahun 2010
                      TANGGAL 	 :15 April 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI  KAWASAN 
PERBATASAN

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

DEPUTI 
BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN

ASDEP
PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN

ASDEP
POTENSI KAWASAN PERBATASAN DARAT

ASDEP
POTENSI KAWASAN PERBATASAN LAUT 

BIDANG 
PERENCANAAN

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

BIDANG 
PERENCANAAN

BIDANG 
PERENCANAAN

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN DAN MONITORING DAN EVALUASI

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN 
DAN MONITORING DAN EVALUASI

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN 
DAN MONITORING DAN EVALUASI

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG 
MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG 
MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG 
MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                      NOMOR    	: 31 Tahun 2010
                      TANGGAL 	 :15 April 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN PERBATASAN
PERBATASAN

DEPUTI 
BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN

ASDEP
INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN KESRA

BIDANG 
PERENCANAAN

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

BIDANG 
PERENCANAAN

BIDANG 
PERENCANAAN

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN 
DAN MONITORING DAN EVALUASI

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUBBIDANG 
KEBIJAKAN PROGRAM

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN 
DAN MONITORING DAN 
EVALUASI

BIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN 
DAN MONITORING DAN 
EVALUASI

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG
MONITORING DAN EVALUASI 
DAN PELAPORAN

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG
MONITORING DAN EVALUASI 
DAN PELAPORAN

ASDEP
INFRASTRUKTUR FISIK

ASDEP
INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG 
FASILITASI PELAKSANAAN

SUBBIDANG
MONITORING DAN EVALUASI 
DAN PELAPORAN

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                      NOMOR    	: 31 Tahun 2010
                      TANGGAL 	 :15 April 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BNPP

	

          
        SEKRETARIAT BNPP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd

GAMAWAN FAUZI

SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN 
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA

BAGIAN 
UMUM

SUBBAGIAN
VERIFIKASI, AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN DAN PENGGAJIAN 

BAGIAN 
KEUANGAN

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN HUMAS

SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN ARSIP

BAGIAN 
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS

BIRO
ADMINISTRASI UMUM

SUBBAGIAN
KERJASAMA PUSAT DAN DAERAH

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN II 

BAGIAN 
KERJASAMA 

BAGIAN 
HUKUM

SUBBAGIAN
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN
KERJASAMA LINTAS SEKTOR

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN I

BAGIAN 
PERENCANAAN

BIRO
PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUKUM