LAMPIRAN :	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
	NOMOR	:	36 TAHUN 2010	
	TANGGAL	:	 22 JUNI 2010	

MUATAN MATERI PENDIDIKAN POLITIK

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN	
1	2	3	4	5	
A.	Materi Wajib	
	1.	Pancasila	Cakupan materi antara lain:
a.	Pancasila sebagai dasar negara;
b.	Pancasila sebagai ideologi;
c.	Pancasila sebagai falsafah;
d.	Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; 
e.	Pancasila sebagai pemersatu bangsa;
f.	Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik  diberikan kepada, antara lain:
a. 	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h. 	Masyarakat umum/keluarga.
	
	2.	UUD 1945	Cakupan materi antara lain:
a.	Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
b.	Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD 1945;
c.	Tema-tema pokok dalam batang tubuh; dan
d.	Amandemen UUD 1945.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik  diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g.	 Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
B.	Materi Pilihan	
	1.	Demokrasi 	Cakupan materi antara lain:
a.	Makna  dan hakikat demokrasi;
b.	Model-model demokrasi yang ada di dunia;
c.	Demokrasi dan nomokrasi (demokrasi konstitusional);
d.	Sejarah perkembangan demokrasi di indonesia;
e.	Konsepsi demokrasi Pancasila;
f.	Demokrasi di era reformasi 

	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	2.	Hak Asasi Manusia	Cakupan materi antara lain:
a.	Falsafah hak asasi manusia;
b.	Sejarah perkembangan HAM di dunia;
c.	Prinsip-prinsip HAM;
d.	Konsepsi HAM dalam UUD 1945;
e.	Konsepsi HAM dalam UUD lainnya;
f.	Konsepsi HAM dalam UUD yang telah diamandemen; dan
g.	Hak warga negara dalam pemilu.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	3.	Sistem Pemerintahan 	Cakupan materi antara lain:
a.	Ciri-ciri pokok system pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945;
b.	Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945;
c.	Bentuk negara dan bentuk pemerintahan;
d.	Hubungan pusat dan daerah dalam NKRI; 
e.	Perubahan sistem pemerintahan dalam sejarah Indonesia;
f.	Desentralisasi dan otonomisasi di era reformasi; 
g.	Sistem politik; dan
h.	Lembaga-lembaga tinggi negara.
	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
4. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
d. 	Satuan pendidikan;
e. 	Media massa;
f. 	Cyber media; dan
g.	Masyarakat umum/keluarga.	
	4.	Pertahanan dan Keamanan	Cakupan materi antara lain:
a.	Pertahanan dan Keamanan dalam perspektif Pancasila/UUD 1945;
b.	Sistem Pertahanan Semesta;
c.	Sistem pertahanan keamanan nasional; dan
d.	Human security.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	5.	Budaya dan Etika Politik	Cakupan materi antara lain:
a.	Konsep dasar tentang budaya dan etika politik;
b.	Budaya dan etika politik dalam tradisi Indonesia; 
c.	Pentingnya budaya dan etika dalam perkembangan Politik; 
d.	Budaya dan etika politik demokrasi
e.	Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi budaya dan etika politik; dan
f.	Budaya politik lokal.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	aparatur negara;
b. 	dunia usaha dan industri;
c. 	organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	satuan pendidikan;
f. 	media massa;
g. 	cyber media; dan
h.	masyarakat umum/keluarga.	
	6.	Kebijakan Publik	Cakupan Materi antara lain:
a.	Konsepsi tentang publik;
b.	Hakikat kebijakan publik;
c.	Landasan teoritik kebijakan publik;
d.	Prioritas kepentingan publik;
e.	Politik Anggaran (APBN dan APBD dalam kebijakan publik);
f.	Kebijakan publik dan konflik kepentingan.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	7.	Pendidikan Kewarganegaraan 	Cakupan materi antara lain:
a.	Konsep dasar warga negara;
b.	Hak dan kewajiban warga negara;
c.	Multikulturalisme dan kewargaan multicultural;
d.	Indonesia sebagai negara persatuan (NKRI); 
e.	Bhinneka Tunggal Ika; dan
f.	Undang-Undang Kewarganegaraan.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	8.	Politik Kesejahteraan Sosial	Cakupan materi antara lain:
a.	Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Pancasila;
b.	Konsepsi negara kesejahteraan;
c.	Jaminan sosial di dalam UUD 1945;
d.	Keterkaitan antara politik dan kesejahteraan sosial;
e.	Kebijakan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan menurut konstitusi.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	9.	Politik Tata Ruang dan Lingkungan	Cakupan materi antara lain:
a.	Mengenal demokrasi lingkungan (Cosmocracy);
b.	Problem tata ruang dan lingkungan di Indonesia;
c.	Kebijakan tata ruang yang  ramah manusia dan ramah lingkungan;
d.	Kebijakan lingkungan yang berorientasi kesinambungan dan keadilan;
e.	Pengaruh Pemanasan Global (global warming) bagi kebijakan tata ruang dan lingkungan;
f.	Sistem transportasi yang ramah lingkungan.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	10.	Kepemerintahan Yang Baik 	Cakupan materi antara lain:
a.	Arti penting Kepemerintahan Yang Baik;
b.	Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik;
c.	Kepemerintahan Yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	11.	Globalisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia	Cakupan materi antara lain:
a.	Memahami dan memaknai Globalisasi;
b.	Dampak globalisasi bagi negara dan masyarakat Indonesia;
c.	Strategi mengambil manfaat dan menghindari kerugian dari globalisasi;
d.	Relevansi politik luar negeri bebas aktif;
e.	Politik luar negeri bebas aktif pada setiap periode; dan
f.	Politik hutang berbasis konstitusi.
	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	12.	Partai Politik	Cakupan materi antara lain:
a.	Pengertian partai politik;
b.	Peran dan fungsi partai politik;
c.	Partai politik dalam demokrasi;
d.	Perkembangan partai politik di Indonesia;
e.	Tantangan dan problematik partai politik di era reformasi; 
f.	Partai Politik sebagai alat Perjuangan Bangsa; dan
g.	Paket Undang-Undang bidang Politik.
	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	13.	Otonomi Daerah	Cakupan materi antara lain:
a.	Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.	Latar belakang pemikiran otonomi daerah;
c.	Prinsip-prinsip otonomi daerah;
d.	Otonomi daerah dan demokrasi;
e.	Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
f.	Pemilukada langsung masalah dan tantangannya.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	14.	Masyarakat Sipil	Cakupan materi antara lain:
a.	Pengertian masyarakat sipil; dan
b.	Hak dan kewajiban masyarakat sipil.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	
	15.	Pasar dan Dunia Usaha	Cakupan materi antara lain:
a.	Pengertian pasar dan dunia usaha; dan
b.	Hak dan kewajiban pasar dan dunia usaha.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:
a. Akademisi
b. Tokoh-tokoh masyarakat
c. Pejabat pemerintah/pemda
d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:
a.	Aparatur negara;
b. 	Dunia usaha dan industri;
c. 	Organisasi sosial kemasyarakatan;
d. 	Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)
e. 	Satuan pendidikan;
f. 	Media massa;
g. 	Cyber media; dan
h.	Masyarakat umum/keluarga.	

MENTERI DALAM NEGERI,		
		
ttd		
		
GAMAWAN FAUZI