LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
   NOMOR     	: 38 TAHUN 2010
   TANGGAL  	: 24 JUNI 201030                                  

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK BAHASAN 	SUB POKOK BAHASAN 	JUMLAH JAM PELAJARAN	METODE	FASILITATOR / NARASUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA 
POLA 300 JAM PELAJARAN	Membentuk dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja agar mampu melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi  Polisi Pamong Praja	1.	PENGETAHUAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN
a.	BIDANG PEMERINTAHAN	

1.	Sistem Pemerintahan Indonesia
2.	Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kepamongprajaan
5.	Etika Penyelenggara Negara

20 JP	

1.	Ceramah
2.	Diskusi

1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural

				b.	BIDANG HUKUM 	1.	Pengetahuan Hukum (KUHP/KUHAP) dan Sumber-Sumber Hukum Negara
2.	Etika Hukum dan HAM
3.	Pengenalan Pembuatan Perundang-Undangan (Peraturan Daerah)
4.	Pengenalan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
	12 JP
	1.	Ceramah
2.	Diskusi
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural.
	
				2.	KETERAMPILAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN	1.	Analisis Masalah Penegakkan Hukum.
2.	Strategi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3.	Teknik Penyelidikan bagi PPNS.
4.	Teknik Penyidikan bagi Satuan Polisi Pamong Praja.
5.	Teknik Hankamnas.
6.	Teknik Perlindungan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban.
7.	Teknik Penanganan Konflik dan Pencegahan Dini.
8.	Teknik Penanggulangan Bencana 
9.	Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat 
10.	Teknik Pembinaan Wilayah 
11.	Teknik Penyusunan Rencana dan Program Kerja
12.	Teknik Penanganan Masalah Pelanggaran Perda
13.	Teknik Koordinasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
14.	Teknik Komunikasi, Negosiasi dan Pengendalian Massa.
15.	Teknik Evaluasi dan Pelaporan.
16.	Tata Upacara dan Keprotokolan, Acara Pembukaan dan Penutupan 
17.	Pre test dan Post test
	162 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
				3.	SIKAP DAN PERILAKU KEPAMONGPRAJAAN	1.	Out Bound
2.	Building Learning Commitment  
3.	Manajemen Perubahan
4.	Latihan Penyelesaian Masalah Pelanggaran Perda dan Pengendalian Massa
5.	Pembinaan Mental Kepamongprajaan:
1)	Latihan Fisik Kepamongprajaan
2)	Latihan Sikap Kepamongprajaan
3)	Latihan Mental Kepamongprajaan

6.	Pembentukan nilai-nilai Psikologi kepamong prajaan
7.	Best Practices Penyelenggaraan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	96 JP
	1.	Ceramah
2.	Diskusi
3.	Praktek 
4.	Studi Banding
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
				4.	AKTUALISASI*)	1.	Ketenteraman dan Ketertiban
2.	Penanganan Bencana
3.	Manajemen Konflik
4.	Penertiban Pedagang Kaki Lima

*) Pilihan	10 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
3.	Olah Praja
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
2	DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA 
POLA 150 JAM PELAJARAN	Membentuk dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja agar mampu melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi  Polisi Pamong Praja 	1.	PENGETAHUAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN
a.	BIDANG PEMERINTAHAN	

1.	Sistem Pemerintahan Indonesia
2.	Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kepamongprajaan
5.	Etika Penyelenggara Negara

15 JP	

1.	Ceramah
2.	Diskusi

1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural

				b.	BIDANG HUKUM 	1.	Pengetahuan Hukum (KUHP/KUHAP) dan Sumber-Sumber Hukum Negara
2.	Etika Hukum dan HAM
3.	Pengenalan Pembuatan Perundang-Undangan (Peraturan Daerah)
4.	Pengenalan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
	12 JP
	1.	Ceramah
2.	Diskusi
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural.
	
				2.	KETERAMPILAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN	1.	Analisis Masalah Penegakkan Hukum.
2.	Strategi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3.	Teknik Penyelidikan bagi PPNS.
4.	Teknik Penyidikan bagi Satuan Polisi Pamong Praja.
5.	Teknik Hankamnas.
6.	Teknik Perlindungan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban.
7.	Teknik Penanganan Konflik dan Pencegahan Dini.
8.	Teknik Penanggulangan Bencana 
9.	Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat 
10.	Teknik Pembinaan Wilayah
11.	Teknik Penyusunan Rencana dan Program Kerja
12.	Teknik Penanganan Masalah Pelanggaran Perda
13.	Teknik Koordinasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi
14.	Teknik Komunikasi, Negosiasi dan Pengendalian Massa.
15.	Teknik Evaluasi dan Pelaporan.
16.	Tata Upacara dan Keprotokolan, Acara Pembukaan dan Penutupan 
17.	Pre test dan Post test
	73 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
				3.	SIKAP DAN PERILAKU KEPAMONGPRAJAAN	1.	Out Bound
2.	Building Learning Commitment 
3.	Manajemen Perubahan
4.	Latihan Penyelesaian Masalah Pelanggaran Perda dan Pengendalian Massa
5.	Pembinaan Mental Kepamongprajaan:
              1) Latihan Fisik Kepamongprajaan
              2) Latihan Sikap Kepamongprajaan
              3) Latihan Mental Kepamongprajaan

 6.  Pembentukan Nilai-nilai Psikologi        Kepamongprajaan  
 7.  Best Practices Penyelenggaraan Tugas   Satuan Polisi Pamong Praja
	40 JP
	1.	Ceramah
2.	Diskusi
3.	Praktek 
4.	Studi Banding
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
				4.	AKTUALISASI*)	1.	Ketenteraman dan Ketertiban
2.	Penanganan Bencana
3.	Manajemen Konflik
4.	Penertiban Pedagang Kaki Lima

*) Pilihan	10 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
3.	Olah Praja
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
3	DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA 
POLA 100 JAM PELAJARAN	Membentuk dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja agar mampu melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	PNS  yang telah diangkat sebagai Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Sat Pol PP 	1.	PENGETAHUAN  DASAR KEPAMONGPRAJAAN
 
a.	BIDANG PEMERINTAHAN	

1.	Sistem Pemerintahan Indonesia
2.	Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam implementasi Otonomi Daerah
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kepamongprajaan

10 JP	

1.	Ceramah
2.	Diskusi

1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural

				b.	BIDANG HUKUM 	1.	Etika Hukum dan HAM
2.	Pengenalan Pembuatan Perundang-undangan (Peraturan Daerah)
3.	Pengenalan Peralatan Operasional Satpol PP
	10 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural	
				2.	KETERAMPILAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN	1.	Analisis Masalah Penegakkan Hukum
2.	Strategi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Teknik Perlindungan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban
4.	Teknik Penanganan Konflik dan Pencegahan Dini
5.	Teknik Penanggulangan Bencana
6.	Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat 
7.	Teknik Pembinaan Wilayah
8.	Teknik Penyusunan Rencana dan Program Kerja
9.	Teknik Penanganan Masalah Pelanggaran Perda
10.	Teknik Koordinasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi
11.	Teknik Komunikasi, Negosiasi dan Pengendalian Massa
12.	Teknik Evaluasi dan Pelaporan
13.	Tata Upacara dan Keprotokolan, Acara Pembukaan dan Penutupan
14.	Pre test dan Post test
	60 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
				3.	SIKAP DAN PERILAKU KEPAMONGPRAJAAN	1.	Out bound
2.	 Building Learning Commitment
3.	Manajemen Perubahan
4.	Pembinaan Mental Kepamongprajaan:
1)	Latihan Fisik Kepamongprajaan
2)	Latihan Sikap Kepamongprajaan
3)	Latihan Mental Kepamongprajaan
5.     Pembentukan Nilai-nilai Psikologi     Kepamongprajaan  
	10 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
3.	Simulasi 	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
				4.	AKTUALISASI	1.	Ketenteraman dan ketertiban
2.	Penanganan Bencana
3.	Manajemen Konflik
4.	Penertiban Pedagang Kaki Lima
	10 JP	1.	Ceramah
2.	Diskusi
3.	Olah Praja
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
4	DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA 
POLA 50 JAM PELAJARAN	Membentuk dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja agar mampu melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	PNS  yang telah diangkat sebagai Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Sat Pol PP	MANAJEMEN  KEPAMONGPRAJAAN	1.	Sistem Pemerintahan Indonesia
2.	Grand Strategy Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3.	Sistem Penegakkan Hukum dan HAM
4.	Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
5.	Kebijakan Umum Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
6.	Kerjasama Operasional antara Polri dan Pol PP dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.	Peran Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah
8.	Peringatan Dini dan Deteksi Dini dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
9.	Teknik Koordinasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi
10.	Teknik Komunikasi, Negosiasi dan Pengendalian Massa
11.	Pengenalan dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah
12.	Manajemen Konflik
	 50 JP
	1.	Ceramah
2.	Diskusi
	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural
	
5	DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA 
POLA 30 JAM PELAJARAN	Membentuk dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja agar mampu melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
	PNS  yang telah diangkat sebagai Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sat Pol PP	KEPEMIMPINAN KEPAMONGPRAJAAN	1.	Sistem Pemerintahan Indonesia
2.	Grand Strategy Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3.	Sistem Penegakan Hukum dan HAM
4.	Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
5.	Kebijakan Umum Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
6.	Kerjasama Operasional antara Polri dan Polisi Pamong Praja dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.	
8.	Peran Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah
9.	Peringatan Dini dan Deteksi Dini dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
10.	Teknik Koordinasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi
11.	Teknik Komunikasi, Negosiasi dan Pengendalian Massa
12.	Pengarahan dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah
13.	Manajemen Konflik
	30 JP
	1.	Ceramah
2.	Diskusi	1.	Pakar/Praktisi
2.	Akademisi
3.	Pejabat Fungsional
4.	Pejabat Struktural

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI