MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 65  TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan;
b.	bahwa ketentuan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;	

MEMUTUSKAN:
	
Menetapkan 	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 
2.	Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3.	Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4.	Data Kependudukan adalah data  perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5.	Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

BAB II
PELAKSANA

Pasal 2

(1)	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun profil perkembangan kependudukan berskala nasional.
(2)	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan.
(3)	Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dengan susunan keanggotaan:
a.		Pembina	:	Menteri Dalam Negeri	
b.		Pengarah	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	
c.		Penanggung jawab	:	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
d.		Ketua	:	Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
e.		Sekretaris	:	Kepala Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	
f.		Anggota	:	Satuan  Unit Eselon I terkait di Kementerian Dalam Negeri, instansi teknis terkait dan/atau pakar/tenaga ahli.	

(4)	Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

           Pasal 3

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:
a.	mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala nasional; dan
b.	menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala nasional. 

Pasal 4

(1)	Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan berskala provinsi.
(2)	Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi.
(3)	Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dengan susunan keanggotaan:
a.		Pengarah	:	Gubernur	
b.		Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah	
c.		Ketua	:	Kepala Dinas/Biro yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil	
d.		Sekretaris	:	Pejabat Eselon III yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil	
e.		Anggota	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli	

(4)	Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:
a.	mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
b.	menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala provinsi. 

Pasal 6

(1)	Bupati/Walikota menyusun profil perkembangan kependudukan berskala kabupaten/kota.
(2)	Bupati/Walikota dalam menyusun profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota.
(3)	Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dengan susunan keanggotaan:

a.		Pengarah	:	Bupati/Walikota	
b.		Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah  	
c.		Ketua	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
d.		Sekretaris	:	Kepala Bidang yang menangani urusan perkembangan kependudukan pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil	
e.		Anggota	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli	

(4)	Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
a.	menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota; dan
b.	menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota. 

BAB III
PENYUSUNAN
					     
Pasal 8

(1)	Penyusunan profil perkembangan kependudukan di kabupaten/kota disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor.
(2)	Data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
(3)	Data dari lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sektor lain yang terkait.

Pasal 9

Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota.

Pasal 10

Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala nasional disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan provinsi.

Pasal 11

Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran.

Pasal 12

Data yang dipergunakan sebagai data dasar hasil pendataan akhir bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama pada pukul 17.00 waktu setempat.

Pasal 13

Profil Perkembangan Kependudukan kabupaten/kota ditetapkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 14

Profil perkembangan kependudukan memuat:
a.	pendahuluan;
b.	gambaran umum daerah;
c.	sumber data;
d.	perkembangan kependudukan;
e.	kepemilikan dokumen kependudukan; dan
f.	kesimpulan.

Pasal 15

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat: 
a.	latar belakang penyusunan;
b.	tujuan;
c.	ruang lingkup; dan
d.	pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan. 

Pasal 16

Gambaran umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memuat:
a.	letak geografis daerah;
b.	kondisi demografis daerah;
c.	gambaran ekonomi daerah; dan
d.	potensi daerah. 

Pasal 17

Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat:
a.	registrasi; 
b.	non registrasi; dan
c.	data dari lintas sektor.

Pasal 18

Perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat:
a.	kuantitas penduduk;
b.	kualitas penduduk; dan
c.	mobilitas penduduk.

Pasal 19

Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat:
a.	jumlah dan persebaran penduduk memuat:
1.	jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/desa;
2.	kepadatan penduduk;
3.	laju pertumbuhan penduduk.
b.	penduduk menurut karakteristik demografi memuat:
1.	jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
a)	rasio jenis kelamin;
b)	piramida penduduk;
c)	rasio ketergantungan.
2.	jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin
a)	angka perkawinan kasar;
b)	angka perkawinan umum;
c)	angka perkawinan menurut kelompok umur;
d)	rata-rata umur kawin pertama;
e)	angka perceraian kasar;
f)	angka perceraian umum.
3.	keluarga
a)	jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
b)	hubungan dengan kepala keluarga;
c)	karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
d)	karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
e)	karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
f)	karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;
g)	karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
4.	Penduduk menurut karakteristik sosial;
a)	jumlah penduduk menurut pendidikan;
b)	pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
c)	jumlah penduduk menurut agama;
d)	jumlah penduduk menurut kecacatan.
5.	Kelahiran 
a)	jumlah kelahiran;
b)	angka kelahiran kasar.
6.	Kematian
a)	jumlah kematian;
b)	angka kematian kasar.

Pasal 20

Kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat:
a.	Kesehatan
1.	kelahiran
a)	angka kelahiran menurut umur;
b)	angka kelahiran total;
c)	rasio anak perempuan.
2.	kematian
a)	angka kematian bayi;
b)	angka kematian Neonatal;
c)	angka kematian post Neonatal;
d)	angka kematian anak;
e)	angka kematian balita;
f)	angka kematian ibu.
b.	Pendidikan
1.	angka melek huruf;
2.	angka partisipasi kasar;
3.	angka partisipasi murni;
4.	angka penduduk putus sekolah.
c.	Ekonomi
1.	proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja
a)	jumlah dan proporsi tenaga kerja
b)	jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur
2.	angka partisipasi angkatan kerja
3.	jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan
d.	Sosial
1.	jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.	proporsi penduduk penyandang cacat
3.	proporsi penduduk miskin penerima askeskin

Pasal 21

Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c memuat:
a.	mobilitas permanen
1.	migrasi masuk
2.	migrasi keluar
3.	migrasi neto
4.	migrasi bruto
b.	mobilitas non permanen
c.	urbanisasi
1.	persentase penduduk kota
2.	rasio kota dan desa 

Pasal 22

Kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e memuat:
a.	kepemilikan kartu keluarga
b.	kepemilikan kartu tanda penduduk
c.	kepemilikan akta
1)	akta kelahiran;
2)	akta perkawinan;
3)	akta perceraian;
4)	akta kematian;
5)	akta pengakuan anak.
d. 	kepemilikan surat keterangan orang terlantar

Pasal 23

Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pasal 24

Sistematika, uraian dan cara perhitungan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen  kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 25

(1)	Bupati/Walikota melaporkan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota kepada Gubernur paling lambat pada bulan Maret.
(2)	Gubernur melaporkan profil perkembangan kependudukan skala provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat pada bulan Juni.
(3)	Menteri Dalam Negeri mempublikasikan profil perkembangan kependudukan skala nasional paling lambat pada bulan September.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1)	Biaya pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)	Biaya pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)	Biaya pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1)	Penyusunan profil perkembangan kependudukan dilakukan setelah sumber daya manusia yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan bimbingan teknis penyusunan profil perkembangan kependudukan pada tahun anggaran 2011.
(2)	Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan profil perkembangan kependudukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta	
 pada tanggal 31 Desember 2010	
MENTERI DALAM NEGERI,		
		
ttd		
		
GAMAWAN FAUZI		

 Diundangkan di Jakarta	
 pada tanggal 31 Desember 2010	
MENTERI HUKUM DAN HAM		
REPUBLIK INDONESIA,		
		
ttd		
		
PATRIALIS AKBAR		
	
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010  NOMOR 695