SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 66 TAHUN 2010

Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.		bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi, dan ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Tugas Pembantuan;	
		b.		bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;	
		c.		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011;	
				
Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 	
		2.		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916); 	
		3.		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran  2011  (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5176);	
		4.		Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4407);	
		5.		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4406); 	
		6.		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor  4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2008  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor  4855);	
		7.		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);	
		8.		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);	
		9.		Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;	
		10.		Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;	
		11.		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;	
				
MEMUTUSKAN:	
	
Menetapkan	:	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011.	
				
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Eselon I Pembina adalah Unit Organisasi/komponen Pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya. 
2.	Eselon II Pembina adalah Unit Kerja yaitu Biro/Pusat/Direktorat pada  unit Eselon I  Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan Dekonsentrasi dan  Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya. 
3.	Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. 
4.	Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 
5.	Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah. 
6.	Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7.	Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang. 
9.	Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 
10.	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun. 
11.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 
12.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 
13.	Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 
14.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

BAB  II
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN 
YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 2

(1)	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui dekonsentrasi. 
(2)	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, dapat ditugaskan kepada gubernur/bupati/walikota melalui tugas pembantuan. 
(3)	Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3

(1)	Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi. 
(2)	Lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
(3)	Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai RKP, Renja-KL, dan RKA-KL. 

Pasal 4

(1)	Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. 
(2)	Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:
a.	meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
b.	meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi;
c.	meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
d.	meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan; dan
e.	meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan. 

Pasal 5

(1)	Program dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri;
b.	Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
c.	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
d.	Program Penataan Administrasi Kependudukan; 
e.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri; dan
f.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 
(2)	Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

Pasal 6

(1) 	Program tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: 
a.	Program Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
b.	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
c.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
d.	Program Bina Pembangunan Daerah. 
(2) 	Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini
             
Pasal 7

(1) 	Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA.
(2) 	Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

BAB III
KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

(1)	Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon I Pembina, gubernur, dan bupati/walikota.
(2)	Unit eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon II dan para SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan di daerah. 
(3)	Unit eselon II Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan  dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 9

(1)	Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), gubernur dan bupati/walikota wajib:
a.	melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b.	menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk   melaksanakan program dan kegiatan; dan
c.	melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. 
(2)	Gubernur dan bupati/walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10

(1)	Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran dan pertanggung jawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.
(2)	Gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam  Negeri, SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
(3)	Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Lingkup Kementerian Dalam  Negeri. 

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)	Kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur.
(2)	Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur atau bupati/walikota.
(3)	Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagiam Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dibentuk pejabat perbendaharaan yang meliputi:
a.	Kuasa Pengguna Anggaran; 
b.	Pejabat Pembuat Komitmen;

c.	Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
d.	Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 13

(1)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a selaku Pejabat perbendaharaan kegiatan dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur dengan Keputusan Gubernur. 
(2)	Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.

Pasal 14

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.  

Pasal 15

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD. 

Pasal 16

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dibentuk pejabat perbendaharaan yang meliputi:
a.	Kuasa Pengguna Anggaran;
b.	Pejabat Pembuat Komitmen;
c.	Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
d.	Bendahara Pengeluaran.

Pasal 18

(1)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari gubernur/bupati/walikota yang menerima penugasan.
(2)	Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Unit Eselon I Pembina atas nama Menteri dengan Surat Keputusan Menteri.
(3)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD. 

Pasal 19

Menteri mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 20

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD.

Pasal 21

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD yang memenuhi persyaratan. 

Pasal 22

(1)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu bendahara di luar Lingkup SKPD.
(2)	Penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a.	Besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola;
b.	Sumber pendanaan; dan
c.	Lokasi kegiatan.
(3)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Pejabat Pembuat Komitmen. 
(4)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 23

(1)	Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1)  dan Pasal 18 ayat (1), memuat tugas dan tanggung jawab antara lain: 
a.	menyusun dan menandatangani DIPA berdasarkan RKA-K/L yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Unit Eselon I Pembina; dan
b.	menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai  penjabaran  lebih lanjut dari DIPA.
(2)	Penyusunan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3)	DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Eselon I Pembina, Sekretariat Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)	Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu bulan setelah diterimanya pengesahan DIPA dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Pasal 24

(1)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
(2)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang  telah ditetapkan dalam DIPA.

Bagian Ketiga
Revisi DIPA dan Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 25

(1)	Dalam pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan, dapat dilakukan revisi anggaran. 
(2)	Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian  anggaran meliputi penambahan atau pengurangan rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran berubah.
(3)	Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berupa perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
(4)	Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1)	Penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan.
(2)	Penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
(3)	Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1)	Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan manajerial.
(2)	Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.	perkembangan realisasi penyerapan dana;
b.	pencapaian target keluaran;
c.	kendala yang dihadapi; dan
d.	saran tindak lanjut.
(3)	Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1)	Kuasa Pengguna Anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan akuntabilitas.
(2)	Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan dan laporan barang. 
(3)	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.	neraca;
b.	realisasi anggaran; dan
c.	catatan atas laporan keuangan
(4)	Penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) 	Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan  dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) 	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) 	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(4) 	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan  dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pemberian pedoman;
b.	fasilitasi;
c.	pelatihan; 
d.	bimbingan teknis; dan
e.	pemantauan dan evaluasi.
(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(4)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 31

(1)	Barang yang dibeli dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
(2)	Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan melakukan  penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1)	Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat (1) dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah.
(2)	Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
								    
Ditetapkan di Jakarta	
pada tanggal 31 Desember 2010	
MENTERI DALAM NEGERI,		
		
ttd		
		
GAMAWAN FAUZI		

  Diundangkan di Jakarta	
  pada tanggal 31 Desember 2010	
MENTERI HUKUM DAN HAM		
REPUBLIK INDONESIA,		
		
ttd		
		
PATRIALIS AKBAR		
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 716	

Salinan sesuai dengan aslinya
     Plt. KEPALA BIRO HUKUM

      ZUDAN ARIF FAKRULLOH
              Pembina  (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001