MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                                     NOMOR 9 TAHUN 2010                  TAHUN 2009

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
		2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Kabupaten Grobogan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2.	Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3.	Propinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4.	Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5.	Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Pasal 2
Batas daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:
1.	Pertigaan batas kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.064 dengan koordinat 06º 58’ 12.07717” LS dan 110º 47’ 56.62439” BT yang terletak di Desa Jenengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.065 dengan koordinat 06º 57’ 43.93587” LS dan 110º 47’ 42.53748” BT yang terletak di Desa Jenengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus; 
2.	PABU.065 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.066 dengan koordinat 06º 57’ 19.40571” LS dan 110º 47’ 12.49220” BT yang terletak di Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus; 
3.	PABU.066 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.067 dengan koordinat 06º 57’ 06.51359” LS dan 110º 47’ 06.45857” BT yang terletak di Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus; dan
4.	PABU.067 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.068 dengan koordinat 06º 56’ 55.74717” LS dan 110º 46’ 44.54315” BT yang terletak pada batas Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Pasal 3
Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,
         
 ttd
    
GAMAWAN FAUZI