MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memanfaatkan teknologi informasi;
		b.	bahwa dalam rangka membentuk database pengawasan yang terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan sampai tindak lanjut dalam  bentuk digital/elektronik, perlu Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahuri 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
		3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL.
    
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional, selanjutnya disebut Siwasdanas, adalah sebuah sistem aplikasi untuk menangani mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional yang berbasis web yang dapat diakses secara online melalui intranet.
3.	Sistem aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi yang dapat diakses melalui web browser.
4.	Web browser adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk mengakses aplikasi berbasis web.
5.	On-line adalah suatu mekanisme pemasukan data secara langsung dari komputer yang terhubung dalam  jaringan intranet ke database aplikasi Siwasdanas.
6.	Intranet adalah suatu jaringan privat dengan sistem dan hirarki yang sama dengan internet dan hanya digunakan secara internal dalam hal ini di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
7.	Database aplikasi Siwasdanas adalah pangkalan data atau basis data untuk keperluan penyediaan informasi  pemeriksaan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal 2
Ruang lingkup Siwasdanas meliputi :
a.	aplikasi pemeriksaan reguler;
b.	aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
c.	aplikasi pengaduan masyarakat.

Pasal 3
(1)	Aplikasi pemeriksaan reguler dan aplikasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c, digunakan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)	Aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi. 

Pasal 4
(1)	Aplikasi pemeriksaan regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a.	perencanaan dan persiapan dan perencanaan mulai dari pembuatan peta pengawasan tahunan, pembuatan program kerja pengawasan tahunan sampai dengan pembuatan program kerja pemeriksaan;
b.	pelaksanaan pemeriksaan, mulai dari pembuatan kertas kerja pemeriksaan, pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
c.	evaluasi dan monitoring mulai dari tindak lanjut dan pemutahiran hasil pemeriksaan.
(2)	Aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: 
a.	perencanaan dan persiapan yang meliputi pembuatan peta pamjab, program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan
b.	pembentukan tim pemeriksa, 
c.	pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
(3)	Aplikasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
a.	penerimaan pengaduan masyarakat melalui on-line, portal aplikasi pengaduan masyarakat, surat, dan/atau telepon;
b.	perencanaan dan persiapan yang meliputi pembuatan program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan;
c.	pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 5
Aplikasi Siwasdanas digunakan oleh aparat pengawas internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Pasal 6
Pengguna Aplikasi Siwasdanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a.	operator;
b.	eksekutif; dan
c.	administrator sistem

Pasal 7
(1)	Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
a.	operator bagian perencanaan pemeriksaan;
b.	auditor; dan
c.	operator bagian evaluasi dan pelaporan.
(2)	Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
a.	pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;
b.	pimpinan Inspektorat Provinsi; dan
c.	pimpinan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 8
Pemerintah Daerah mengangkat adminsitrator aplikasi Siwasdanas di Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai pengelola yang memberikan pelayanan bagi pengguna aplikasi Siwasdanas. 

Pasal 9
Uraian mengenai aplikasi Siswadanas tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada  tanggal 5 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

 ttd

GAMAWAN FAUZI