MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dapat menerbitkan peraturan dalam rangka penetapan keanggotaan DPOD perwakilan Pemerintah Daerah dan Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan;
		b.	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam  pengambilan keputusan terhadap saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan DPOD Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		4.	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;			
MEMUTUSKAN:
			
Menetapkan	:		PERUBAHAN ATAS  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Masa tugas keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali.

Pasal II
Peraturan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

        ttd

GAMAWAN FAUZI