MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
                                                   NOMOR 21 TAHUN  2010

TENTANG

 PEDOMAN EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN 
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pembinaan dan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah pada daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan daerah serta percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu melakukan evaluasi daerah otonom hasil pemekaran; 
		b.	bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, perlu untuk diukur dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel untuk memperoleh peta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran dalam rangka percepatan pencapaian tujuan otonomi daerah; 
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat   	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		6.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
		10.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
		11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
		
MEMUTUSKAN:
		
Menetapkan	:		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
		
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.	Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Daerah Otonom Hasil Pemekaran yang selanjutnya disingkat DOHP adalah daerah otonom yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.	Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk mengukur, memberi nilai secara obyektif dan valid, mengetahui dampak dari suatu kegiatan, dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan,  dengan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap keberhasilan yang diharapkan.
6.	Peta Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran adalah pengelompokkan daerah otonom hasil pemekaran berdasarkan faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), ketersediaan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.
7.	Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan persiapan, memfasilitasi, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 2
(1)	Menteri melakukan evaluasi daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)	Menteri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3
(1)	Tim Evaluasi Daerah Otonom Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
a.	Tim Pengarah;
b.	Tim Pelaksana;
c.	Tim Penilai Teknis; dan
d.	Tim Kesekretariatan.
(2)	Tim Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4
(1)	Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
a.	Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
b.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
c.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
d.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Pembangunan Daerah;
e.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
f.	Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
(2)	Unsur Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5
(1)	Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
a.	menyusun kebijakan, strategi, dan sasaran evaluasi DOHP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan
b.	memberikan arahan umum dan teknis kepada Tim Pelaksana, Tim Penilai Teknis, dan Tim Kesekretariatan dalam melakukan evaluasi DOHP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)	Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6
(1)	Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
a.	Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
b.	Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
c.	Direktorat Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
d.	Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e.	Direktorat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
f.	Direktorat Pejabat Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
g.	Biro Hukum Sekretariat Jenderal; 
h.	Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
i.	Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
(2)	Unsur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7
(1)	Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
a.	merumuskan pelaksanaan evaluasi DOHP sejak proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pasca evaluasi DOHP; dan
b.	melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait demi kelancaran kegiatan evaluasi DOHP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)	Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

Pasal 8
(1)	Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
a.	perguruan tinggi/akademisi;
b.	perwakilan dunia usaha/asosiasi profesi; 
c.	organisasi kemasyarakatan/peneliti/pemerhati otonomi daerah; 
d.	lembaga swadaya masyarakat/non government organization/ lembaga donor; dan 
e.	perwakilan media massa (cetak dan/atau elektronik).
(2)	Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9
(1)	Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
a.	melakukan evaluasi DOHP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 
b.	melakukan analisis kebijakan pemekaran daerah dalam kerangka penanganan pasca evaluasi DOHP;
c.	merumuskan peta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan DOHP; dan
d.	merekomendasikan penanganan DOHP.
(2)	Tim Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

Pasal 10
(1)	Tim Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
a.	Sub Direktorat pada Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
b.	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
c.	Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
d.	Seksi dan/atau Sub Bagian pada Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
e.	Staf pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
(2)	Unsur Tim Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11
(1)	Tim Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
a.	membantu Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai Teknis dalam proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, analisis kebijakan pemekaran daerah otonom, dan penanganan pasca evaluasi DOHP; dan
b.	memberikan dukungan administratif, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai Teknis.
(2)	Tim Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

Pasal 12
Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pelaksana Teknis, dan Tim Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9,  dan Pasal 11 berdasarkan pedoman evaluasi daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13
Pedoman evaluasi daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Peta Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran dikategorikan menjadi 5 (lima) sebagai berikut:
a.	sangat mampu;
b.	Mampu;
c.	Kurang Mampu;
d.	Tidak Mampu; dan
e.	Sangat Tidak Mampu.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd 

GAMAWAN FAUZI