LAMPIRAN  I :     	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
NOMOR	:	36 	TAHUN	2011	
TANGGAL	:	19	Agustus	2011	

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

A.	Pendahuluan 
Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD provinsi oleh Menteri Dalam Negeri serta rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota oleh gubernur selaku wakil pemerintah di provinsi. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta lebih operasional dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. 

B.	Tujuan 
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para pejabat Kementerian Dalam Negeri maupun pejabat pemerintah provinsi dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang sinkron dengan prioritas dan program nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

C.	Sasaran Evaluasi 
1.  Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi provinsi, kabupaten/kota dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
2.  Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi provinsi, kabupaten/kota dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
D.	Ruang lingkup evaluasi 
Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
1.	Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
2.	Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
3.	Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dengan RKPD, KUA, dan PPAS; 
4.	Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E.	Evaluasi 
1.	Persiapan Evaluasi 
a.	Tim Evaluasi
1)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuangan Daerah) mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan anggaran daerah, termasuk melaksanakan evaluasi APBD provinsi.
2)	Dalam melaksanakan evaluasi APBD provinsi, Ditjen Keuangan Daerah dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
3)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya dibidang evaluasi APBD kabupaten/kota kepada Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4)	Dalam melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah atau Biro Keuangan Sekretariat Daerah selaku SKPKD dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan pemerintah provinsi bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan. 
5)	Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Tim evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf termasuk yang ditugaskan menangani sekretariat dengan susunan seorang koordinator dan anggota tim. 

6)	Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tim evaluasi pusat dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tim evaluasi provinsi. 
b.	Dokumen Evaluasi 
1)	Surat pengantar dari Kepala Daerah
2)	Rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
3)	Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut: 
a)	Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; 
b)	KUA dan PPAS yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; 
c)	risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; 
d)	nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD; dan
e)	Daftar sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dalam APBD dengan prioritas dan program nasional untuk Provinsi, serta prioritas dan program Provinsi dan nasional untuk Kabupaten/Kota.
4)	Rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari: 
a)	ringkasan APBD atau ringkasan perubahan APBD; 
b)	ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
c)	rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
d)	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e)	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f)	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g)	daftar piutang daerah; 
h)	daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
i)	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
j)	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k)	daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun angaran ini; 
l)	daftar dana cadangan daerah; dan 
m)	daftar pinjaman dan obligasi daerah.
5)	Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari: 

a)	ringkasan penjabaran APBD atau ringkasan penjabaran perubahan APBD; dan 
b)	penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

6)	Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap. 
7)	Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut: 
a) 	untuk pendapatan mencakup dasar hukum; 
b)  	untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan 
c) 	untuk pembiayaan mencakup dasar hukum. 
8)	Dalam hal APBD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, maka dokumen evaluasi adalah rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 
a)	ringkasan APBD; 
b)	ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
c)	rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
d)	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 
e)	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
f)	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g)	daftar piutang daerah; 
h)	daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
i)	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j)	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k)	daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
l)	daftar dana cadangan daerah; dan 
m)	daftar pinjaman dan obligasi daerah. 
9)	Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan. 
10)	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi atau Keputusan Gubernur untuk kabupaten/kota dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
a.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. 
b.	Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi. 

c.	Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi. 
d.	Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap. 
3.	Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh empat tahapan utama yaitu: 
a.	Evaluasi Administratif dan Legalitas 
Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut: 
1)	Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kepada pihak-pihak yang terkait; 
2)	Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 
3)	Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
4)	Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD; 
5)	Kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan: 
a)	ringkasan APBD atau ringkasan perubahan APBD; 
b)	ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
c)	rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
d)	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 
e)	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
f)	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g)	daftar piutang daerah; 
h)	daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
i)	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
j)	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k)	daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
l)	daftar dana cadangan daerah; dan 
m)	daftar pinjaman dan obligasi daerah. 
Langkah - Langkah Evaluasi 
	      Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari : 
1)	Surat pengantar kepala daerah; 
2)	Rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya; 
3)	Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; 
4)	KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; 
5)	Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap; 
6)	Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan 
7)	Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. 
Langkah 2 :	Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; 
Langkah 3 :	Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; 
Langkah 4 :	Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama; 
Langkah 5 :	Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas. 
b.	Evaluasi Kebijakan APBD/Perubahan APBD. 
Untuk mengevaluasi kebijakan APBD, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBD tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut: 
Langkah 1 :	Dapatkan dokumen yang terdiri dari : 
1)	Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Bersangkutan utamanya mengenai prioritas pembangunan nasional; serta 
2)	Dokumen KUA dan PPAS tahun bersangkutan; 
Langkah 2 :	Teliti dan analisis: keterkaitan program pada KUA dan rancangan peraturan daerah APBD dengan program Nasional untuk Provinsi serta Program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota;
Langkah 3 :	Teliti dan analisis KUA: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
Langkah 4 :	Teliti dan analisis PPAS: proporsi masing-masing bidang urusan pemerintah daerah, baik wajib dan pilihan terhadap pagu indikatif;
Langkah 5 :	Teliti dan analisis PPAS: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; 
Langkah 6 :	Teliti dan analisis PPAS: analisis prioritas program menurut bidang urusan dan plafon anggaran; 
Langkah 7 : 	Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait; 

Langkah 8 : 	Lakukan analisis Kebijakan APBD/Perubahan APBD terkait kepentingan umum  peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
Langkah 9 : 	Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 8 diatas
c.	Evaluasi Substansi APBD/Perubahan APBD
Evaluasi substansi APBD dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran. 

1.	Evaluasi Anggaran Pendapatan 
Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut: 
a)	pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
b)	dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; dana alokasi khusus; dan dana alokasi umum; 
c)	lain-lain pendapatan yang sah (meliputi bantuan dana kontijensi penyeimbang dari pemerintah, jual aset dan hibah). 
Selengkapnya susunan pendapatan daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Langkah evaluasi pendapatan. 
Langkah 1 : 	menganalisis apakah peraturan daerah tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah telah dicantumkan. 
Langkah 2 : 	menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Langkah 3 :	menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah yang sudah dibatalkan 
Langkah 4 : 	teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan; 
Langkah 5 : 	simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas. 
2.	Evaluasi Anggaran Belanja 
a.	Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur)  sejalan dengan prioritas program nasional. 
b.	Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c.	Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan. 
d.	Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. 
Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :
Langkah 1 :	Dapatkan dokumen Lampiran III rancangan peraturan  daerah tentang APBD mengenai rincian APBD; 
Langkah 2 : 	Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: (a) DPRD, (b) Sekretariat DPRD, (c) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (d) SKPKD (terutama pada pos; hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan), dan (e) SKPD (terutama pada pos; Pendidikan, Kesehatan dan ke-PU-an); apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
Langkah 3 : 	Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;
Langkah 4 : 	Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dan apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya; 
Langkah 5 : 	Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum (infrastruktur), sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional;
Langkah 6 : 	Teliti dan analisis apakah terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lainnya;  
Langkah 7 : 	Teliti dan analisis apakah program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
Langkah 8 : 	Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas. 
3.	Evaluasi Anggaran Pembiayaan. 
Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: 
a.	kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan; 
b.	penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan 
c.	penyajian informasi anggaran pembiayaan.
Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. 
Langkah evaluasi pembiayaan: 
Langkah 1 :	Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD mengenai rincian APBD; 
Langkah 2 :	Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut; 
Langkah 3 :	Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam memanfaatkan surplus; 
Langkah 4 :	Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 
Langkah 5 : 	Pada saat evaluasi perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
Langkah 6 : 	Pada saat evaluasi perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya; 
Langkah 7 : 	Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
Langkah 8 : 	Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas. 
d.	Klarifikasi dan Pembahasan
Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi untuk pemerintah dan kab/kota untuk provinsi yang terkait. 

3.  Hasil Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan keputusan gubernur untuk kabupaten/kota. 
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas kebijakan APBD/perubahan APBD, dan (b) evaluasi atas substansi APBD/perubahan APBD. 
Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD atau rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dengan tembusan kepada: 
a.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
b.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
c.	Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
sedangkan laporan hasil evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD berupa Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada: 
a.	Menteri Dalam Negeri; 
b.	Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah; 
c.	Inspektur Provinsi;
4. Pelaporan 
a. 	Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri;
b. Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut meliputi Keputusan Gubernur dan informasi APBD kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh gubernur.

MENTERI DALAM NEGERI,	
	
ttd	
	
GAMAWAN FAUZI	

Salinan sesuai dengan aslinya
     Plt. KEPALA BIRO HUKUM

      ZUDAN ARIF FAKRULLOH
              Pembina  (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001