LAMPIRAN  I	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
		NOMOR	:  4 TAHUN 2011	
		TANGGAL	:  17 Januari 2011	

Tahapan penyusunan SOP meliputi:

1.	Persiapan
a.	Membentuk Tim dan kelengkapannya
1)	Tim terdiri dari sekurang-kurangnya:
a.	Ketua: Sekretaris Komponen; 
b.	Koordinator masing-masing unit kerja eselon II: Para Pejabat eselon II;
c.	Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian Umum; dan
d.	Anggota: pejabat yang membidangi SOP, pejabat eselon III dan IV.

2)	Tugas Tim antara lain:
a.	melakukan identifikasi kebutuhan SOP; 
b.	mengumpulkan data dan informasi; 
c.	melakukan analisis prosedur; 
d.	mengkoordinasikan penyusunan SOP; 
e.	mengkoordinasikan ujicoba SOP; 
f.	melakukan sosialisasi SOP; 
g.	mengawal pelaksanaan SOP; 
h.	melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP; 
i.	melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan-penyempurnaan SOP; dan 
j.	melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP.

b.	Melakukan pembekalan bagi anggota tim tentang tata cara menyusun SOP.
Pembekalan bagi anggota tim dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
c.	Menginformasikan kepada seluruh satuan kerja tentang kegiatan penyusunan SOP.
Dilaksanakan oleh Tim Pengembangan SOP Komponen. 

2.	Identifikasi kebutuhan SOP 
a.	Identifikasi kebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan:
1)	kondisi internal organisasi yang meliputi: 
a)	tingkatan unit kerja;
b)	tugas dan fungsi; dan
c)	kondisi pegawai. 
2) 	peraturan perundang-undangan.  

b.	Langkah-langkah penilaian kebutuhan: 
1)	Menjabarkan/mengurai tugas masing-masing tingkatan unit kerja.
2)	Melakukan penilaian kebutuhan SOP (termasuk menilai SOP yang perlu disempurnakan dan yang perlu disusun).
3)	Membuat daftar inventarisasi judul-judul SOP berdasarkan hasil penilaian kebutuhan SOP.
4)	Membuat daftar SOP yang akan dikembangkan.

3.	Penyusunan 
Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan sifat pekerjaan, prinsip penyusunan, dengan melibatkan semua individu dan unit kerja terkait secara proporsional mulai dari awal hingga akhir proses penyusunan. 

4.	Pelaksanaan 
a.	Perencanaan pelaksanaan 
Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan yang meliputi:
1)	menetapkan jadwal sosialisasi.
2)	menetapkan pejabat yang akan melakukan sosialisasi.
3)	menyiapkan SOP yang akan disosialisasikan.
4)	menyiapkan undangan.

b.	Sosialisasi
1)	Pelaksanaan sosialisasi.
2)	Pendistribusian SOP.
3)	Penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

c.	Pelatihan pemahaman
Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk formal dan informal agar SOP dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

d.	Supervisi dilakukan oleh penanggungjawab pelaksanaan SOP secara terus menerus.

5.	Monitoring dan evaluasi
a.	Monitoring
Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan. Proses monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.

b.	Evaluasi
Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses pelaksanaan dan aktivitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI