LAMPIRAN  I	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
		NOMOR	: 52 Tahun 2011	
		TANGGAL	: 4 November 2011	

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP

Tahapan penyusunan SOP meliputi:

1.	Persiapan
a.	Membentuk Tim dan kelengkapannya
1)	Tim terdiri dari sekurang-kurangnya:
a.	Ketua: Sekretaris Komponen; 
b.	Koordinator masing-masing SKPD;
c.	Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian Umum; dan
d.	Anggota: Pejabat yang membidangi SOP, Pejabat eselon III dan IV serta Staf.
2)	Tugas Tim antara lain:
a.	melakukan identifikasi kebutuhan SOP; 
b.	mengumpulkan data dan informasi; 
c.	melakukan analisis prosedur; 
d.	mengkoordinasikan penyusunan SOP; 
e.	mengkoordinasikan ujicoba SOP; 
f.	melakukan sosialisasi SOP; 
g.	mengawal pelaksanaan SOP; 
h.	melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP; 
i.	melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan-penyempurnaan SOP; dan 
j.	melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP.
3)	Kewenangan Tim antara lain:
a.	memperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain;
b.	melakukan riview dan pengujian; 
c.	melakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif prosedur yang akan distandarkan;
d.	menyusun SOP; dan
e.	mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota TIM untuk direview.
b.	Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim.
c.	Seluruh anggota TIM harus memperoleh pembekalan yang cukup tentang penyusunan SOP agar TIM dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan.
d.	TIM menginformasikan kepada seluruh SKPD tentang kegiatan penyusunan SOP.
2.	Identifikasi kebutuhan SOP 
a.	Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan SOP:
1)	prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi satuan unit kerja;
2)	prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;
3)	aktifitas yang dikerjakan secara rutin dan atau berulang-ulang;
4)	prosedur kerja yang akan di SOP kan mempunyai tahapan kerja yang jelas; dan
5)	mempunyai output yang jelas.
b. 	Identifikasi kebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan:
1)	kondisi internal organisasi ( Lingkungan Operasional );
2)	peraturan perundang-undangan;
3)	kebutuhan organisasi  dan stakeholder-nya; dan
4)	kejelasan proses identifikasi kebutuhan.
c.	Hasil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar inventarisasi judul SOP.
3.	Analisis kebutuhan SOP
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
a.	prosedur kerja harus sederhana;
b.	pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
c.	prosedur yang fleksibel;
d.	pembagian tugas yang tepat;
e.	pengawasan terus-menerus dilakukan;
f.	penggunaan urutan pelaksanaan pekerjan yang sebaik-baiknya; dan
g.	tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan tujuan.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP maka akan menghasilkan nama dan kode nomor SOP. Untuk membantu menyusun nama dan kode nomor SOP dapat digunakan tabel  sebagaimana contoh dibawah ini:

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO.	JUDUL SOP	NOMOR SOP	

			

4.	Penulisan SOP.
Penulisan SOP dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan kriteria mengacu kepada format SOP dengan memperhatikan aspek tingkat ketelitian, kejelasan dan ketepatan sehingga dapat menghasilkan sebuah SOP yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
5.	Verifikasi dan ujicoba SOP.
	Rancangan SOP yang telah disusun perlu dilakukan verifikasi atau ujicoba untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOP lainnya. Rancangan SOP  yang sudah di verifikasi tersebut dilakukan ujicoba secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk melihat sampai sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan SOP dalam pelaksanaannya.
6	Pelaksanaan 
a.	Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan yang meliputi:
1)	penetapan jadwal sosialisasi;
2)	penetapan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan
3)	penyiapan SOP yang akan disosialisasikan.
b.	Beberapa hal yang harus diketahui TIM penyusun SOP:
1)	jumlah SOP yang akan diterapkan;
2)	siapa yang menjadi target pelaksanaan;
3)	informasi apa yang akan disampaikan kepada target; dan
4)	cara memantau pelaksanaan.
7	Sosialisasi
Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam upaya penerapan SOP disetiap unit kerja, dengan cara:
a.	penyebarluasan informasi dan/atau pemberitahuan;
b.	pendistribusian SOP; dan
c.	penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
8	Pelatihan pemahaman
Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan, simulasi ataupun pada pelaksanaan sehari-hari agar SOP dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
9	Monitoring dan evaluasi
a.	Monitoring
Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan. Proses monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.
b.	Evaluasi
Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP, evaluasi SOP dapat dilakukan dengan mengacu pada penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan sejauhmana diperlukan SOP yang baru.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

             ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
     Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001