LAMPIRAN 	
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR 72 TAHUN 2011   		
TENTANG 		
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	

RENCANA KERJA 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

IV.	PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2011
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 ditetapkan alokasi pagu Kemendagri Tahun 2011 sebesar Rp.14.754.795.280.000,-. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, terdapat perubahan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 berupa penambahan sebesar Rp.2.220.764.307.000,-. Dengan demikian total alokasi anggaran Kemendagri adalah sebesar Rp.16.975.559.587.000,- yang terdiri dari:
1.	Rupiah Murni sebesar Rp.14.623.508.010.000,-, dengan komposisi Anggaran Mengikat sebesar Rp.440.813.289.000,- dan Tidak Mengikat sebesar Rp.12.609.013.111.000,-;
2.	Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar RP.2.320.283.193.000,-; dan 
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.31.768.384.000,-.
Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tersebut telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp.11.398.738.008.000,- kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp.2.468.020.000.000.
Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis/UPT), serta dikedaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:
1.	Pusat (termasuk Kantor Daerah)	:	Rp.   6.656.506.327.000,-
2.	Dekonsentrasi				:	Rp.   1.406.927.089.000,-
3.	Tugas Pembantuan				:	Rp.      325.403.830.000,-
4.	Urusan Bersama				:	Rp.   8.586.722.341.000,-

Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang dilaksanakan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.254.977.892.000,-. 
Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Perencanaan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; (7) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset (8) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi; (9) Pengkajian Kebijakan Strategik; dan (10) Pengelolaan Penerangan.
Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp.8.338.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Pembinaan/fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.119.055.000,-.
b.	Fasilitasi pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan e-government, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.218.945.000,-.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. 
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar Rp.614.534.191.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.
3.	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.159.808.581.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. 
4.	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.391.823.173.000.-
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (5) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan serta (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.235.882.810.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.914.640.000,-.
b.	Pembinaan wilayah dan pemberdayaan tugas pemerintahan umum di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
c.	Pengembangan kerjasama ekonomi daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,-.
d.	Fasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000.000.-.
e.	Pembinaan dan pembakuan nama-nama rupabumi wilayah administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000.000.-.
f.	Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kegiatan Sosekbud dengan negara tetangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
g.	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan sumber daya alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
h.	Peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-.
i.	Pengurangan resiko bencana di Aceh-DRRA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.168.200.000.-.
Disamping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.37.990.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.500.000.000,-.
b.	Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.490.000.000,-.
5.	
Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Alokasi anggaran sebesar Rp.310.907.632.000.- 
Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (2) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (3) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II; (4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (5) Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (6) Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah; (7) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (8) Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah; (9) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan (10) Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah. 
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.30.990.266.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Transformasi Pemerintahan Aceh-AGTP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.588.000.000.-.
b.	Transformasi pemerintahan daerah di Kepulauan Nias-NITP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.000.000.-.
c.	Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi-SCBDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.202.266.000,-
Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp. 111.622.890.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah-ILGR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.795.195.000,-.
b.	Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi-SCBDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.827.695.000.-.
6.	Program Bina Pembangunan Daerah.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.463.866.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; (2) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp.42.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah.
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.850.445.592.000.- (Terdapat luncuran anggaran Kegiatan PNPM sebesar Rp.362.000.000.000,- dan tambahan pagu PNPM sebesar Rp.1.293.000.000.000,- dengan status blokir/tanda bintang oleh DPR-RI).
Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (4) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (5)  Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (6) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (7); Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; serta (8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;                 
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.1.117.216.013.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Fasilitasi penguatan kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,-.
b.	Peningkatan kapasitas bagi kepala desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,-.
c.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.000.000.-.
d.	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM-PISEW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.563.170.000.-.
e.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.086.102.843.000.-.
f.	Fasilitasi penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.300.000.000.-.
Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan Rp.133.290.940.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.	Pembangunan kantor desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,-.
b.	Penyediaan sarana dan prasarana pasar desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.905.940.000,-.
c.	Fasilitasi pelaksanaan PNPM-LMP dan komponen bantuan langsung masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.385.000.000,-.

Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp.8.586.722.341.000,-.
8.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.566.893.316.000.- 
Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (2) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan; dan (7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.10.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk sosialisasi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penerbitan NIK di 168 kabupaten/kota, serta monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kabupaten/kota.
9.	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.501.000.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu (1) Pembinaan Anggaran Daerah; (2) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (3) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (4) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.
10.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri. 
Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.43.134.093.000,-.
Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya  Inspektorat Jenderal; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus. 
11.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.191.800.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, (4)  Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri 
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.220.722.000.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (2) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (3) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; (4) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (5) Pendidikan dan Pelatihan Regional dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.4.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan.
13.	Program Pendidikan Kepamongprajaan. 
Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.316.657.729.000.
Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; (3) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah.
Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.

PAGU DEFINITIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam ribu rupiah)
No.	SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RUPIAH MURNI	P H L N	P N B P	J U M L A H	
A.	SEKRETARIAT JENDERAL	
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	254.977.892	-	-	254.977.892	
1.1	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 	7.897.946			7.897.946	
1.2	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 	9.647.500	-	-	9.647.500	
1.3	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan,  Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja 	9.437.700	-	-	9.437.700	
1.4	Perencanaan Program dan Anggaran 	15.210.355	-	-	15.210.355	
1.5	Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan	84.446.410	-	-	84.446.410	
1.6	Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri 	5.572.700	-	-	5.572.700	
1.7	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.	91.661.323	-	-	91.661.323	
1.8	Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	17.696.500	-	-	17.696.500	
1.9	Pengkajian Kebijakan Strategik	7.712.060	-	-	7.712.060	
1.10	Pengelolaan Penerangan	5.695.398	-	-	5.695.398	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	614.534.191	-	-	614.534.191	
2.1	Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	614.534.191	-	-	614.534.191	
B.	INSPEKTORAT JENDERAL					
3.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	43.134.093	-	-	43.134.093	
3.1	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I	4.245.055			4.245.055	
3.2	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II	3.024.366			3.024.366	
3.3.	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III	2.944.205			2.944.205	
3.4	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV	3.401.580			3.401.580	
3.5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya  Inspektorat Jenderal 	26.610.069			26.610.069	
3.6	Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus 	2.908.818			2.908.818	
C.	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4.	PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	159.808.581	-	-	159.808.581	
4.1	Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	59.960.900	-	-	59.960.900	
4.2	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	38.715.634	-	-	38.715.634	
4.3	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	8.000.600	-	-	8.000.600	
4.4	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	11.055.000	-	-	11.055.000	
4.5	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	15.567.000	-	-	15.567.000	
4.6	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik 	26.509.447	-	-	26.509.447	
D.	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	
5.	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	383.424.233	8.398.940	-	391.823.173	
5.1	Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	232.584.863	-	-	232.584.863	
5.2	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan	14.275.000	-	-	14.275.000	
5.3	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	9.825.000	-	-	9.825.000	
5.4	Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	32.245.000	8.398.940	-	40.643.940	
5.5	Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan 	60.794.480	-	-	60.794.480	
5.6	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	33.699.890	-	-	33.699.890	
E.	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	9.789.655.930	2.060.789.662	-	11.850.445.592	
6.1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional	27.288.270	-	-	27.288.270	
	-	Balai PMD Malang	9.114.370	-	-	9.114.370	
	-	Balai PMD Yogyakarta	12.690.860	-	-	12.609.860	
	-	Balai PMD Lampung	5.483.040	-	-	5.483.040	
6.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	25.000.000	-	-	25.000.000	
6.2	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	9.528.791.740	1.869.946.268		11.398.738.008	
6.3	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	24.240.000	-	-	24.240.000	
6.4	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	30.900.000	-	-	30.900.000	
6.5	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	23.600.000	157.571.214	-	181.171.214	
6.6	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	51.320.000	33.272.180	-	84.592.180	
6.7	Dukungan Manajamen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	78.515.920	-	-	78.515.920	
F.	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	
7.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	194.079.866	22.384.000	-	216.463.866	
7.1	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	19.665.940	2.730.000	-	22.395.940	
7.2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	18.134.780	-	-	18.134.780	
7.3	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu 	36.544.897	19.654.000	-	56.198.897	
7.4	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.153.060	-	-	10.153.060	
7.5	Fasilitasi Penataan Perkotaan	19.706.525	-	-	19.706.525	
7.6
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 	89.874.664	-	-	89.874.664	
G	DITJEN OTONOMI DAERAH					
8.	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	114.698.901	196.208.731	-	310.907.632	
8.1	Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	13.424.102	-	-	13.424.102	
8.2	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD	19.796.921	15.388.000	-	35.184.921	
8.3	Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah	4.000.000		-	4.000.000	
8.4	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	16.098.405	148.784.408	-	164.882.813	
8.5	Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2.500.000	-	-	2.500.000	
8.6	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	5.000.000	-	-	5.000.000	
8.7	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I	9.625.650	24.846.195	-	34.471.845	
8.8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah	34.007.299	-	-	34.007.299	
8.9	Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah	4.456.450	-	-	4.456.450	
8.10	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II	5.790.074	7.190.128	-	12.980.202	
H.	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
9.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.566.893.316	-	-	2.566.893.316	
9.1	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 	2.468.020.000	-	-	2.468.020.000	
9.2	Pengelolaan Informasi Kependudukan	19.618.155	-	-	19.618.155	
9.3	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	6.206.740	-	-	6.206.740	
9.4	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	8.221.363	-	-	8.221.363	
9.5	Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan	5.906.100	-	-	5.906.100	
6.6	Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan	4.868.343	-	-	4.868.343	
9.7	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.052.615		-	54.052.615	
I.	DITJEN KEUANGAN DAERAH	
10.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	61.501.000	-	-	61.501.000	
10.1	Pembinaan Anggaran Daerah	9.210.000	-	-	9.210.000	
10.2	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah	9.059.006	-	-	9.059.006	
10.3	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan	5.974.445	-	-	5.974.445	
10.4	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	9.621.381	-	-	9.621.381	
10.5	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	27.636.168	-	-	27.636.168	
J.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
11.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	33.191.800	-	-	33.191.800	
11.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesbangpol dan Otda	2.925.000	-	-	2.925.000	
11.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	2.925.000	-	-	2.925.000	
11.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum  dan Kependudukan	2.925.000	-	-	2.925.000	
11.4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 	2.925.000	-	-	2.925.000	
11.5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan 	21.491.800	-	-	21.491.800	
K.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
12.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	121.238.078	6.968.245	27.014.399	155.220.722	
12.1	Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah	16.113.533	2.044.100	3.954.000	22.111.633	
12.2	Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	8.394.665	3.102.500	2.712.830	14.209.995	
12.3	Diklat Bidang Struktural dan Teknis	6.957.755	-	2.067.400	9.025.155	
12.4	Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	4.581.635	1.821.645	806.200	7.209.480	
12.5	Pendidikan dan Pelatihan Regional 	48.763.391	-	17.384.849	66.148.240	
	-	Pusdiklatreg Bukittinggi	15.938.300	-	2.063.494	18.001.794	
	-	Pusdiklatreg Bandung	11.868.011	-	6.973.789	18.841.800	
	-	Pusdiklatreg Yogyakarta	15.095.600	-	6.635.766	21.731.366	
	-	Pusdiklatreg Makassar	5.861.480	-	1.711.800	7.573.280	
12.6	Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan 	36.427.099	-	89.120	36.516.219	
L.	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	
13.	PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN	286.370.129	25.533.615	4.753.985	316.657.729	
13.1	Penyelenggaraan  Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan	28.354.059	3.298.751	4.753.985	36.406.795	
13.2	Penyelenggaraan  Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan	9.811.085	900.010	-	10.711.095	
13.3	Pengelolaan   Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan 	207.229.287	20.593.795	-	227.823.082	
13.4	Penyelenggaraan  Pendidikan Kepamongprajaan di daerah	40.975.698	741.059	-	47.716.757	
	-	IPDN Kampus Bukittinggi	10.504.962	-	-	10.504.962	
	-	IPDN Kampus Pekanbaru	11.439.397	741.059	-	12.180.456	
	-	IPDN Kampus Manado	8.391.458	-	-	8.391.458	
	-	IPDN Kampus Makassar	10.639.881	-	-	10.639.881	
	J U M L A H	14.623.508.010	2.320.283.193	31.768.384	16.975.559.587	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ttd
ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001