LAMPIRAN:	
		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	
		NOMOR      70 TAHUN 2012                   	

		TENTANG   
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013	

URAIAN KEGIATAN  DAN  PELAPORAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013

A.	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN 

I.	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1.	Percepatan Reformasi Birokrasi.
a.	Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa:
1)	Bimbingan Teknis Dalam Rangka Perkuatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
2)	Bimbingan Teknis sinergitas JFP2UPD dan JFA dalam penugasan;
3)	Bimbingan Teknis penerapan SPIP;
4)	Bimbingan Teknis Operasional Bidang Pengawasan; 
5)	Sosialisasi quality assurance dan consulting;
6)	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; dan
7)	Revitalisasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

b.	Program Legislasi 
1)	Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Konsultasi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri);
2)	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
3)	Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Petunjuk Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4)	Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Daerah pada Akhir Masa Jabatan;
5)	Penyusunan Pedoman Pengukuran Indikator Sasaran Strategis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6)	Penyusunan Pedoman Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
7)	Penyusunan Pedoman Evaluasi dan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c.	Koordinasi dan sinergitas.
1)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda);
2)	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan (Rencana Audit Berbasis Risiko).

2.	Peningkatan Efektivitas Pengawasan.
a.	Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Komponen.
1)	Tuntutan Good governance 
a)	Asistensi/fasilitasi program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi;
b)	Review Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
c)	Pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
d)	Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
e)	Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
f)	Asistensi/pendampingan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
g)	Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
h)	Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

2)	Tuntutan Penyelenggaraan RPJMN, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan masyarakat:
a)	Pemeriksaan kinerja/reguler pelaksanaan tugas dan fungsi komponen dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut : 
(1)	Sekretariat Jenderal dengan titik berat perhatian pada koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kajian hukum, kebijakan daerah, pembinaan urusan perangkat daerah, penataan kelembagaan, analisa jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah, pembinaan urusan kepegawaian dan persandian, pengelolaan data kepegawaian kementerian dan pemerintahan daerah, kebijakan, fasilitas dan penatausahaan kerjasama pemerintah dan pemda dengan luar negeri.
(2)	Inspektorat Jenderal dengan titik berat perhatian pada koordinasi, pembinaan aparatur, pengawasan urusan pemerintahan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
(3)	Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan titik berat perhatian pada pelaksanaan diklat bidang pemerintahan dalam negeri.
(4)	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dengan titik berat perhatian pada bidang urusan administrasi keuangan daerah, perumusan kebijakan standarisasi teknis bidang keuangan daerah dan perimbangan keuangan daerah, pengelolaan  kekayaan daerah.
(5)	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan titik berat perhatian pada urusan otonomi daerah, koordinasi penyusunan SPM/NSPK.
(6)	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan titik berat perhatian pada program PNPM-MP bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa.
(7)	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dengan titik berat perhatian pada program penanganan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. 
(8)	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan titik berat perhatian pada program pendaftaran penduduk dan informasi kependudukan termasuk e-KTP dan pencatatan sipil.
(9)	Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dengan titik berat perhatian pada program dekonsentrasi dalam rangka peran gubernur sebagai wakil pemerintah, batas wilayah antar Daerah. 
(10)	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan titik berat perhatian pada program PTSP, pembangunan daerah dan tata ruang. 
(11)	Badan Penelitian dan Pengembangan dengan titik berat perhatian pada program penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan tata kelola pemerintahan dalam negeri.
(12)	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan titik berat perhatian pada program peningkatan aparatur dan pengasuhan praja.
(13)	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dengan titik berat perhatian pada program penataan batas wilayah antar negara.
b)	Pemeriksaan keuangan dan aset hasil pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
c)	Pemantauan dan evaluasi terhadap Pengawasan Program Penanggulangan Kemiskinan - PNPM-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
d)	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
e)	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
f)	Koordinasi Pendampingan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
g)	Evaluasi pelaksanaan tugas P2UPD dan Auditor (upaya pengendalian mutu);
h)	Evaluasi atas peran Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi sebagai quality assurance dan consulting;
i)	Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
j)	Penanganan pengaduan masyarakat;
k)	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

b.	Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada pemerintah Provinsi.
1)	Tuntutan Good governance.
a)	Asistensi/fasilitasi program Zona Integritas wilayah bebas Korupsi;
b)	Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
c)	Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
d)	Asistensi/pendampingan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
e)	Asistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

2)	Tuntutan Penyelenggaraan RPJMN, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri serta penanganan pengaduan masyarakat :
a)	Pemeriksaan kinerja/reguler meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi sebagai berikut : 
(1)	Pemeriksaan administrasi Umum Pemerintahan meliputi :
(a)	Kebijakan Daerah dititik beratkan pada sinkronisasi  dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan objek pemeriksaan di Sekretariat Daerah;
(b)	Kelembagaan Daerah dititik beratkan pada kemampuan kelembagaan dengan objek pemeriksaan di Sekretariat Daerah;
(c)	SDM Daerah dititik beratkan pada formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian PNS, pengangkatan dalam jabatan (mutasi pegawai) serta pendidikan dan pelatihan dengan objek pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
(d)	Keuangan Daerah dititik beratkan pada kebijakan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran, pendapatan daerah dengan objek pemeriksaan di Sekretariat Daerah/Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah;
(e)	Aset/Barang Daerah dititik beratkan pada kebijakan pengelolaan barang daerah, perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang/jasa dengan objek pemeriksaan di Sekretariat Daerah/ Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset.

(2)	Pemeriksaan urusan Pemerintahan di daerah meliputi bidang urusan lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
(a)	Kependudukan dan pencatatan sipil dititik beratkan pada pendaftaran Penduduk (termasuk e-KTP) dan Informasi Kependudukan dengan objek pemeriksaan di Sekretariat Daerah/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(b)	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri dititik beratkan pada penanganan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik dengan objek pemeriksaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
(c)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dititik beratkan pada PNPM-MP bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan objek pemeriksaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(d)	Perencanaan Pembangunan dititik beratkan pada penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), RPJMD dengan objek pemeriksaan di Bappeda, BKPMD;
(e)	Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian dititik beratkan pada dukungan manajemen pemerintahan, dekonsentrasi dalam rangka peran gubernur sebagai wakil pemerintah, batas wilayah antar daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, pengangkatan sekretaris daerah dan pejabat eselon II dengan objek pemeriksaan di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Provinsi dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
(f)	Ketentraman dan Ketertiban umum dititik beratkan pada penegakkan peraturan daerah dengan  objek pemeriksaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
b)	Pemeriksaan khusus/tertentu terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dan/atau dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah diantaranya : 
(1)	Kepala Daerah/Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD Bermasalah;
(2)	Daerah konflik;
(3)	Pengadaan Barang/Jasa;
(4)	Indikasi Tindak Pidana Korupsi;
(5)	Penugasan dari Menteri Dalam Negeri.
c)	Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur; 
d)	Asistensi kepada Inspektorat Provinsi sebagai quality assurance dan consulting;
e)	Asistensi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
f)	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
II.	INSPEKTORAT JENDERAL-KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN (LPNK) 
1.	Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan pada pemerintah daerah;
2.	Pengawasan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN baik berupa rupiah murni maupun bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), yang dilakukan oleh aparat pengawas masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan Loan Agreement atau adanya kesepakatan lebih lanjut;
3.	Pengawasan dengan tujuan tertentu terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah;
4.	Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana angka 1, angka 2, dan angka 3, Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota;
5.	Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6.	Pelaporan hasil pemeriksaan selain ditujukan pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan juga disampaikan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, PHLN dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

III.	INSPEKTORAT PROVINSI. 
1.	Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
a.	Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b.	Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
c.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
d.	Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
e.	Penanganan pengaduan masyarakat;
f.	Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
g.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
h.	Evaluasi atas peran Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting;
i.	Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
j.	Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi;
k.	Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
l.	Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
m.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota:
a.	Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemeriksaan kinerja/reguler meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1)	Pemeriksaan administrasi Umum Pemerintahan meliputi :
a)	Kebijakan Daerah;
b)	Kelembagaan Daerah;
c)	SDM Daerah;
d)	Keuangan Daerah;
e)	Aset/Barang Daerah.
2)	Pemeriksaan urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota meliputi bidang urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan bidang urusan wajib dan urusan pilihan lainnya sebagai berikut :
a)	Kependudukan dan pencatatan sipil;
b)	Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;
c)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d)	Perencanaan Pembangunan;
e)	Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
f)	Ketentraman dan Ketertiban umum; dan
g)	Urusan Pemerintahan lainnya sesuai hasil koordinasi.
b.	Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah;
c.	Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan bupati/walikota;
d.	Asistensi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting;
e.	Asistensi kepada Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
f.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

IV.	INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA.

1.	Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :
a.	Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
c.	Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
d.	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
e.	Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
f.	Penanganan pengaduan masyarakat;
g.	Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan BPKP terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan - PNPM-MP;
h.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
i.	Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting;
j.	Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.
k.	Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
l.	Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
m.	Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
n.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa.
Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintahan Desa dengan melalui :
a.	Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa;
b.	Pemeriksaan pelakasanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi; dan
c.	Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

B.	LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN 
1.	Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan koordinasi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden;
2.	Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri;
3.	Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
4.	Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
                   MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,
ttd
         GAMAWAN FAUZI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001