SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR    21     TAHUN 2013	
	
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang	:	a.	bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan di masyarakat  membahayakan perkembangan sumber daya manusia Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
b.	bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)  sebagaimana   telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844);
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4.	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam negeri dan Pemerintah daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam negeri dan Pemerintah daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:
1.	Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2.	Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

5.	Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
6.	Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
7.	Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
8.	Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
9.	Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
10.	Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
11.	Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.   
12.	Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
13.	Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
    
Pasal 2

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika  di daerah.

BAB II
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

(1)	Gubernur  melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)	Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten/kota.
(3)	Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang  membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas sebagai berikut: 
a.	menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya:
1.	antisipasi dini;
2.	pencegahan;
3.	penanganan; 
4.	rehabilitasi;
5.	pendanaan; dan
6.	partisipasi masyarakat.
b.	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
c.	melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan:
1.	 Organisasi kemasyarakatan;
2.	 Swasta; 
3.	 Perguruan tinggi;
4.	 Sukarelawan;
5.	 Perorangan; dan/atau
6.	 Badan hukum 
d.	melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah  dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
e.	menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 5

Fasilitasi  pencegahan penyalahgunaan narkotika, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a.	seminar; 
b.	lokakarya;
c.	workshop;
d.	halaqoh;
e.	pagelaran, festival seni dan budaya;
f.	outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
g.	perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
h.	pemberdayaan masyarakat;
i.	pelatihan masyarakat;
j.	karya tulis ilmiah; dan
k.	sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

		

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

(1)	Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika lingkup Kabupaten/Kota Kepada Gubernur.
(2)	Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika lingkup provinsi Kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)	Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 
Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)	Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi.
(2)	Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di  provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(3)	Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta.
      pada tanggal 21 Februari 2013                                  
	MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI	

 Diundangkan di Jakarta	
 pada tanggal 1 Maret 2013 	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
REPUBLIK INDONESIA,		
		
ttd		
		
AMIR SYAMSUDDIN		
	
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 352

Salinan sesuai dengan aslinya	
KEPALA BIRO HUKUM	
	
ttd	
	
ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001