PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
I. 	UMUM

Eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat, yang terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan luas wilayah 8.651,20 Km2, merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat se-eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang sejak tahun 1953, yang diprakarsai oleh kalangan eksekutif, legislatif, dan partai politik, telah dicetuskan gagasan tentang peningkatan status eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat menjadi Propinsi Banten.
Selanjutnya, sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, gagasan pembentukan eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat menjadi Propinsi Banten telah membulatkan tekad DPRD Kabupaten/Kota se-eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat untuk merespons aspirasi masyarakat tersebut agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat. Di sisi lain, sesuai aspirasi masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Jawa Barat, serta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 6 September 2000, maka Propinsi Jawa Barat perlu dimekarkan dengan membentuk Propinsi Banten.
Dalam rangka pengembangan wilayah dan melihat potensi yang dimiliki eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat serta guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, serta untuk kesatuan perencanaan, dan pembinaan wilayah, maka Sistem Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten harus benar-benar dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan mengenai jaringan sarana dan prasarana dalam satu sistem kesatuan pengembangan yang terpadu dengan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

lI. 	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Propinsi Banten, yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon dalam bentuk lampiran undangundang ini.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti Propinsi Banten, yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah setelah mempertimbangkan usul Gubernur Banten yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Propinsi Banten sesuai dengan potensi daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada masa yang akan datang khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Serang sebagai ibu kota Propinsi Banten adalah sebagian wilayah yang berada di Kabupaten Serang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pembentukan dinas-dinas propinsi dan lembaga teknis propinsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan propinsi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengisian dan penetapan anggota DPRD Propinsi Banten berdasarkan perolehan jumlah suara tiap-tiap kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 1999.

Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengisian dan penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten, didasarkan kepada penghitungan hasil pemilihan umum tahun 1999 dari daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Penjabat Gubernur Banten melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Propinsi Banten untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Gubernur Jawa Barat Wilayah I Banten.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Propinsi Banten. Demikian pula halnya badan usaha milik daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Propinsi Banten untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Propinsi Banten.
Selanjutnya, utang piutang Propinsi Jawa Barat yang kegunaannya untuk pengembangan wilayah Banten diserahkan pula kepada Pemerintah Propinsi Banten.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (2)
Pelantikan Penjabat Gubernur Banten didahului dengan peresmian pembentukan Propinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik lndonesia.
Setelah satu tahun peresmian Propinsi Banten, gubernur yang bersangkutan wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4010