UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  46  TAHUN  2009
TENTANG 
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :  a.  bahwa  negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum
yang    bertujuan    mewujudkan    kehidupan    masyarakat,
bangsa,  dan  negara  yang  tertib,  sejahtera,  dan  berkeadilan
dalam    rangka    mencapai    tujuan    negara    sebagaimana
diamanatkan   dalam   Pembukaan   Undang-Undang   Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  bahwa 

tindak    pidana    korupsi    telah    menimbulkan

kerusakan  dalam  berbagai  sendi  kehidupan  masyarakat,
bangsa,   dan   negara   sehingga   upaya   pencegahan   dan
pemberantasan   tindak   pidana   korupsi   perlu   dilakukan
secara     terus-menerus     dan     berkesinambungan     yang
menuntut    peningkatan    kapasitas    sumber    daya,    baik
kelembagaan, sumber daya  manusia, maupun  sumber  daya

lain,     serta   mengembangkan

kesadaran,   sikap,   dan

Mengingat

perilaku   masyarakat   antikorupsi   agar   terlembaga   dalam
sistem hukum nasional; 
c.  bahwa   Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   yang   dasar
pembentukannya   ditentukan   dalam   Pasal   53   Undang-
Undang     Nomor     30     Tahun     2002     tentang     Komisi
Pemberantasan    Tindak    Pidana    Korupsi,    berdasarkan
putusan  Mahkamah  Konstitusi    dinyatakan  bertentangan
dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   1945,   sehingga   perlu   diatur   kembali   Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru;
d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan    huruf  c,  perlu  membentuk
Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

:  1.  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  20,  Pasal  24A  ayat  (1)  dan  ayat  (2),
Pasal  25,  dan    Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang . . .

- 2 -

2.  Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   1981   tentang   Hukum
Acara  Pidana     (Lembaran   Negara     Republik     Indonesia
Tahun   1981   Nomor   76,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3.  Undang-Undang   Nomor

14

Tahun

1985

tentang

Mahkamah Agung  (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1985  Nomor    73,   Tambahan    Lembaran   Negara
Republik     Indonesia   Nomor     3316)  sebagaimana     telah
beberapa  kali   diubah,  terakhir  dengan     Undang-Undang
Nomor   3   Tahun   2009   tentang   Perubahan   Kedua   Atas

Undang-Undang   Nomor   14      Tahun

1985      tentang

Mahkamah  Agung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2009    Nomor   3,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 4958); 
4.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan
Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986
Nomor 20, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  3327)  sebagaimana  telah  diubah  dengan    Undang-
Undang  Nomor   8   Tahun   2004   tentang   Perubahan   Atas
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan
Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor 34, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4379);
5.  Undang-Undang     Nomor     31     Tahun     1999     tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun  1999  Nomor  140,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    3874)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor
20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor   31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan   Tindak
Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2001   Nomor   134,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4150); 
6.  Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2002   tentang   Komisi
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun  2002  Nomor  137,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4250);
7.  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan
Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004   Nomor   8,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4358);
8.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan
Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2004   Nomor   67,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4401); 

Dengan . . .

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :  UNDANG-UNDANG  TENTANG  PENGADILAN  TINDAK  PIDANA
KORUPSI.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.    Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
2.    Hakim   Karier   adalah   hakim   pada   pengadilan   negeri,
pengadilan  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  yang ditetapkan
sebagai hakim tindak pidana korupsi.
3.    Hakim     ad    hoc    adalah     seseorang    yang    diangkat
berdasarkan  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Undang-
Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
4.    Penuntut   Umum  adalah   penuntut  umum   sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II 
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal  2
Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   merupakan   pengadilan
khusus yang berada di lingkungan  Peradilan Umum.

Bagian Kedua . . .

- 4 -

Bagian Kedua 
Tempat Kedudukan

Pasal 3
Pengadilan   Tindak  Pidana   Korupsi   berkedudukan   di   setiap
ibukota   kabupaten/kota   yang   daerah   hukumnya   meliputi
daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 4
Khusus  untuk  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  Pengadilan
Tindak  Pidana   Korupsi  berkedudukan   di  setiap  kotamadya
yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah  hukum  pengadilan
negeri yang bersangkutan.

BAB III 
KEWENANGAN 

Pasal 5
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  satu-satunya
pengadilan    yang    berwenang    memeriksa,    mengadili,    dan
memutus perkara tindak pidana korupsi. 

Pasal 6
Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara:
a.    tindak pidana korupsi;
b.    tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
adalah tindak pidana korupsi; dan/atau 
c.    tindak  pidana  yang  secara  tegas  dalam  undang-undang
lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. 

Pasal 7
Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   pada   Pengadilan   Negeri
Jakarta   Pusat   juga   berwenang   memeriksa,   mengadili,   dan
memutus    perkara    tindak    pidana    korupsi    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  6  yang  dilakukan  oleh  warga  negara
Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

BAB IV . . .

- 5 -

BAB IV
SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
a.    pimpinan;
b.    Hakim; dan 
c.    panitera.

Bagian Kedua  
Pimpinan

Pasal  9
(1)   Pimpinan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi   terdiri  atas
seorang ketua dan seorang wakil ketua.
(2)   Ketua    dan    wakil    ketua    pengadilan    negeri    karena
jabatannya   menjadi   ketua   dan  wakil   ketua  Pengadilan
Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1).
(3)   Ketua  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bertanggung
jawab   atas   administrasi   dan   pelaksanaan   Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
(4)   Dalam     hal     tertentu     ketua     dapat     mendelegasikan
penyelenggaraan    administrasi    sebagaimana    dimaksud
pada ayat (3) kepada wakil ketua.

Bagian Ketiga
Hakim

Pasal 10 
(1)   Dalam   memeriksa,   mengadili,   dan   memutus   perkara
tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
pengadilan   tinggi,   dan   Mahkamah   Agung   terdiri   atas
Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
(2)   Hakim   Karier   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
ditetapkan   berdasarkan   keputusan   Ketua   Mahkamah
Agung.
(3) Hakim . . .

- 6 -

(3)   Hakim   Karier   yang   ditetapkan   sebagaimana   dimaksud
pada  ayat  (1)  selama  menangani  perkara  tindak  pidana
korupsi   dibebaskan   dari   tugasnya   untuk   memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara lain.
(4)   Hakim  ad  hoc  pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,
pengadilan     tinggi,     dan     pada     Mahkamah     Agung
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diangkat   dan
diberhentikan  oleh  Presiden  atas  usul  Ketua  Mahkamah
Agung.
(5)   Hakim   ad   hoc   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)
diangkat  untuk  masa  jabatan  selama  5  (lima)  tahun  dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11 
Untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Hakim  Karier,  calon  harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    berpengalaman    menjadi    Hakim     sekurang-kurangnya
selama 10 (sepuluh) tahun;
b.    berpengalaman menangani perkara pidana;
c.    jujur,   adil,  cakap,  dan   memiliki   integritas   moral  yang
tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
d.    tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  disiplin  dan/atau  terlibat
dalam perkara pidana; 
e.    memiliki  sertifikasi  khusus  sebagai  Hakim  tindak  pidana
korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan 
f.     telah   melaporkan   harta   kekayaannya   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 
Untuk  dapat  diangkat  sebagai  Hakim   ad  hoc,  calon  harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    warga negara Republik Indonesia;
b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    sehat jasmani dan rohani;
d.    berpendidikan   sarjana   hukum   atau   sarjana   lain   dan
berpengalaman   di   bidang   hukum   sekurang-kurangnya
selama  15  (lima  belas)  tahun  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  pengadilan  tinggi,
dan  20  (dua  puluh)  tahun  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Mahkamah Agung;

e. berumur . . .

- 7 -

e.    berumur   sekurang-kurangnya   40   (empat   puluh)   tahun
pada  saat  proses  pemilihan  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  pengadilan  tinggi,
dan  50  (lima  puluh)  tahun  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Mahkamah Agung;
f.     tidak   pernah   dipidana   karena   melakukan   kejahatan
berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap;
g.    jujur,   adil,  cakap,  dan   memiliki   integritas   moral  yang
tinggi serta reputasi yang baik;
h.    tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
i.     melaporkan harta kekayaannya;
j.     bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana
korupsi; dan
k.    bersedia  melepaskan  jabatan  struktural  dan/atau  jabatan
lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Pasal 13 
(1)   Untuk  memilih  dan    mengusulkan  calon  Hakim  ad  hoc
pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  pengadilan
tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi
yang terdiri  dari unsur Mahkamah  Agung dan  masyarakat
yang  dalam  menjalankan  tugasnya  bersifat  mandiri  dan
transparan.
(2)   Ketentuan mengenai  tata  cara  pemilihan untuk  diusulkan
sebagai Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 14 
(1)   Sebelum   memangku   jabatan,   Hakim   ad   hoc   diambil
sumpah atau janji menurut agamanya oleh:
a.    Ketua  Mahkamah  Agung  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Mahkamah Agung;
b.    Ketua  pengadilan  tinggi  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
pengadilan tinggi;
c.     Ketua  pengadilan  negeri  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(2)   Sumpah  atau  janji  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berbunyi sebagai berikut:

Sumpah . . .

Sumpah:

- 8 -

”Demi  Allah saya bersumpah  bahwa  saya akan memenuhi
kewajiban   Hakim   dengan   sebaik-baiknya   dan   seadil-
adilnya,  memegang  teguh  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  menjalankan  segala
peraturan  perundang-undangan  dengan  selurus-lurusnya
menurut     Undang-Undang     Dasar     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  1945,  serta  berbakti  kepada  nusa  dan
bangsa.”

Janji:
“Saya  berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi  kewajiban  Hakim  dengan  sebaik-baiknya  dan
seadil-adilnya,   memegang   teguh  Undang-Undang   Dasar
Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan
segala   peraturan  perundang-undangan   dengan  selurus-
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945,  serta  berbakti  kepada  nusa  dan
bangsa.”

Pasal 15 
Hakim ad hoc dilarang merangkap menjadi:
a.    pelaksana putusan pengadilan;
b.    wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu
perkara yang diperiksa olehnya;
c.    pimpinan atau anggota lembaga negara; 
d.    kepala daerah;
e.    advokat; 
f.     notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
g.    jabatan   lain   yang   dilarang   dirangkap   sesuai   dengan
peraturan perundang-undangan;  atau
h.    pengusaha. 

Pasal 16 
Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Hakim
ad    hoc    yang    memangku    jabatan    struktural    dan/atau
fungsional harus melepaskan jabatannya.

Bagian Keempat . . .

- 9 -

Bagian Keempat
Pemberhentian Hakim

Pasal 17 
Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 
a.    permintaan sendiri; 
b.    sakit  jasmani  atau  rohani  selama  3  (tiga)  bulan  berturut-
turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
c.    terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
d.    telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier; atau
e.    telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc.

Pasal 18 
Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a.    dipidana   karena   bersalah   melakukan   tindak   pidana
kejahatan;
b.    melakukan perbuatan tercela; 
c.    melalaikan     kewajiban     dalam     menjalankan     tugas
pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.    melanggar sumpah atau janji jabatan; atau 
e.    melanggar    ketentuan    sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasal 15.

Pasal 19 
(1)   Hakim    sebelum    diberhentikan   tidak    dengan   hormat
berdasarkan  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
18, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh:
a.    Ketua  Mahkamah  Agung  untuk  Hakim  ad  hoc  pada
Pengadilan   Tindak  Pidana   Korupsi   dan  pengadilan
tinggi; 
b.    Presiden atas usul Mahkamah Agung untuk Hakim ad
hoc pada Mahkamah Agung.
(2)   Pemberhentian   sementara   karena   alasan   sebagaimana
dimaksud  dalam   Pasal  18   huruf  a,   dilakukan   apabila
Hakim    yang    bersangkutan    telah    ditetapkan   sebagai
tersangka.
(3)   Pemberhentian   sementara   karena   alasan   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  18  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  dan
huruf e, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Dalam . . .

- 10 -

(4)   Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

telah

berakhir      tanpa      dilanjutkan

dengan

pemberhentian   maka   pemberhentian   sementara   harus
dicabut.
(5)   Hakim  yang  diberhentikan  sementara  dilarang menangani
perkara.

Pasal 20 
Tata  cara  pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak
dengan  hormat,  dan  pemberhentian  sementara,  serta  hak-hak
Hakim  yang  dikenakan  pemberhentian  dilaksanakan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Keuangan dan Administratif Hakim

Pasal 21 
(1)   Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif.
(2)   Hak  keuangan  dan  administratif  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  diberikan  tanpa  membedakan  kedudukan
Hakim.
(3)   Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    hak    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Panitera

Pasal 22 
(1)   Pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  ditetapkan
adanya  kepaniteraan  khusus  yang  dipimpin  oleh  seorang
panitera.
(2)   Ketentuan  mengenai  susunan  kepaniteraan,  persyaratan
pengangkatan,     dan     pemberhentian     pada     jabatan
kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 
Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tugas,   tanggung   jawab,
susunan   organisasi,   dan   tata   kerja   kepaniteraan   khusus
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  diatur  dengan  Peraturan
Mahkamah Agung.

BAB V . . .

- 11 -

BAB V
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24 

(1)   Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)   Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  menyediakan  informasi
yang   bersifat   terbuka   dan   dapat   diakses   oleh   publik
mengenai   penyelenggaraan   Pengadilan   Tindak   Pidana
Korupsi.
(3)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hak  dan  informasi  yang
bersifat  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB VI
HUKUM ACARA 

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25 

Pemeriksaan   di   sidang   Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi
dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana   yang  berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 26 

(1)   Dalam   memeriksa,   mengadili,   dan   memutus   perkara
tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dengan  majelis  hakim
berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3  (tiga)  orang hakim
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari
Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
(2)   Dalam  hal  majelis  hakim  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  berjumlah  5  (lima)  orang  hakim,  maka  komposisi
majelis  hakim  adalah  3  (tiga)  banding  2  (dua)  dan  dalam
hal  majelis  hakim   berjumlah  3  (tiga)  orang  hakim,  maka
komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).

(3) Penentuan . . .

- 12 -

(3)   Penentuan mengenai jumlah  dan komposisi majelis hakim
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)
ditetapkan   oleh   ketua   pengadilan   masing-masing   atau
Ketua   Mahkamah   Agung  sesuai  dengan  tingkatan   dan
kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
(4)   Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan
komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus   perkara   tindak   pidana   korupsi   sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (3)    diatur    dengan    Peraturan
Mahkamah Agung.

Bagian Kedua 
Penetapan Hari Sidang

Pasal 27 

(1)   Ketua   Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   menetapkan
susunan   majelis   Hakim   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal  26  ayat  (3)  dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari
kerja   terhitung   sejak   tanggal   penerimaan   penyerahan
berkas perkara.
(2)   Sidang   pertama   perkara   Tindak   Pidana   Korupsi   wajib
dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari
kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 28 

(1)   Semua  alat  bukti  yang  diajukan  di  dalam  persidangan,
termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan,
harus    diperoleh    secara    sah    berdasarkan    ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)   Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan
di  muka  persidangan  baik  yang  diajukan  oleh  penuntut
umum maupun oleh terdakwa. 

Pasal 29 . . .

- 13 -

Pasal 29 

Perkara  tindak  pidana  korupsi  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  tingkat  pertama  dalam
waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung
sejak   tanggal   perkara   dilimpahkan   ke   Pengadilan   Tindak
Pidana Korupsi.

Pasal 30 

Pemeriksaan  tingkat  banding Tindak  Pidana  Korupsi  diperiksa
dan  diputus  dalam  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari
kerja  terhitung  sejak  tanggal  berkas   perkara  diterima   oleh
Pengadilan Tinggi.

Pasal 31 

Pemeriksaan  tingkat  kasasi  Tindak  Pidana  Korupsi  diperiksa
dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal berkas  perkara diterima oleh
Mahkamah Agung.

Pasal 32 

Dalam    hal    putusan    pengadilan    dimintakan    peninjauan
kembali, pemeriksaan  perkara tindak pidana  korupsi diperiksa
dan  diputus  dalam  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari
kerja  terhitung  sejak  tanggal  berkas   perkara  diterima   oleh
Mahkamah Agung.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33 

(1)   Biaya    yang    diperlukan    dalam    rangka    pelaksanaan

Undang-Undang      ini

dibebankan

pada

anggaran

Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
(2)   Mahkamah  Agung  setiap  tahun  wajib  menyusun  rencana
kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII . . .

- 14 -

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.    perkara  tindak pidana  korupsi yang sedang diperiksa  oleh
Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor   30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi  atau  yang  sedang  diperiksa  pada
setiap  tingkat  pemeriksaan,  tetap  diperiksa   dan  diadili
sampai  perkara  tindak  pidana  korupsi  tersebut  diputus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b.    perkara  tindak pidana  korupsi yang sedang diperiksa  oleh
pengadilan  negeri  atau  yang  sedang  diperiksa  pada  setiap
tingkat  pemeriksaan,  tetap  diperiksa  dan  diadili  sampai
perkara  tindak  pidana  korupsi  tersebut  diputus  sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 

(1)   Dengan     Undang-Undang     ini     untuk     pertama     kali
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dibentuk  pada  setiap
pengadilan negeri di ibu kota provinsi. 
(2)   Daerah    hukum    Pengadilan    Tindak    Pidana    Korupsi
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   meliputi   daerah
hukum provinsi yang bersangkutan.
(3)   Khusus    untuk    Daerah    Khusus    Ibu    kota    Jakarta,
Pengadilan    Tindak    Pidana    Korupsi    dibentuk    pada
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  daerah  hukumnya
meliputi  daerah  hukum  provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  Kota
Jakarta.
(4)   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  dibentuk  paling  lama  2  (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 36 . . .

- 15 -

Pasal 36 

Sebelum   terbentuknya   Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  35, tindak pidana korupsi
yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa,
diadili,   dan   diputus   oleh   pengadilan   negeri   sesuai   dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 

Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Hakim   ad  hoc
yang  diangkat  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,
tetap   bertugas   sampai   dengan   berakhirnya   masa   jabatan
Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 

Dalam  hal   Pengadilan  Tindak  Pidana   Korupsi  sebagaimana
dimaksud  dalam Pasal 3,  Pasal  4, atau  Pasal  35 tidak  tersedia
Hakim   ad  hoc   yang  mempunyai   keahlian   yang   diperlukan
dalam  pemeriksaan  perkara,  ketua  pengadilan  negeri  dapat
meminta  Hakim  ad  hoc  pada  ketua  pengadilan  negeri  dalam
daerah hukum pengadilan tinggi lainnya.

Pasal 39 

Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  ketentuan  Pasal
53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan
di   sidang   pengadilan   yang   diatur   dalam   Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2002   Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar

setiap

- 16 -

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan   Undang-Undang   ini   dengan   penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 155

I.

UMUM

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  46  TAHUN  2009
TENTANG 
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak   pidana   korupsi   telah   menimbulkan   kerusakan   dalam
berbagai   sendi   kehidupan   masyarakat,  bangsa,   dan  negara  sehingga
memerlukan  penanganan  yang  luar  biasa.  Selain  itu,  upaya  pencegahan
dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  perlu  dilakukan  secara  terus
menerus  dan  berkesinambungan  serta   perlu   didukung  oleh   berbagai
sumber  daya,  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  lainnya
seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan
hukum  guna  menumbuh  kesadaran  dan  sikap  tindak  masyarakat  yang
anti korupsi.

Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   yang   dibentuk   berdasarkan
ketentuan  Pasal  53   Undang-Undang   Nomor  30   Tahun   2002  tentang
Komisi   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   berdasarkan   putusan
Mahkamah   Konstitusi   Nomor:   012-016-019/PUU-IV/2006   tanggal   19
Desember  2006  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
tersebut  pada  dasarnya  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
2004    tentang    Kekuasaan    Kehakiman,    yang    menentukan    bahwa
pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan
peradilan   umum   yang   dibentuk   dengan   undang-undang   tersendiri.
Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  pengaturan  mengenai  Pengadilan  Tindak
Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   ini   merupakan   pengadilan
khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-
satunya  yang  memiliki  kewenangan   mengadili  perkara  tindak  pidana
korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan
Tindak  Pidana Korupsi  akan  dibentuk  di setiap ibu kota kabupaten/kota
yang  akan  dilaksanakan  secara  bertahap  mengingat  ketersediaan  sarana
dan  prasarana.  Namun  untuk pertama kali  berdasarkan Undang-Undang
ini,  pembentukan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dilakukan  pada
setiap ibukota provinsi.

Dalam . . .

II.

- 2 -

Dalam Undang-Undang ini diatur pula  mengenai Hakim Pengadilan
Tindak  Pidana  Korupsi  yang  terdiri  dari  Hakim  Karier dan Hakim  ad hoc
yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim
pada    umumnya.    Keberadaan    Hakim    ad    hoc    diperlukan    karena
keahliannya sejalan  dengan  kompleksitas perkara  tindak pidana korupsi,
baik  yang  menyangkut  modus  operandi,  pembuktian,  maupun  luasnya
cakupan  tindak  pidana  korupsi  antara  lain  di  bidang  keuangan  dan
perbankan,   perpajakan,   pasar   modal,   pengadaan   barang   dan   jasa
pemerintah.

Hukum   acara   yang   digunakan   dalam   pemeriksaan   di   sidang
Pengadilan   Tindak   Pidana   Korupsi   pada   dasarnya   dilakukan   sesuai
dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang   ini.   Kekhususan   hukum   acara   tersebut   antara   lain
mengatur:
a.    penegasan  pembagian  tugas  dan  wewenang  antara  ketua  dan   wakil
ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
b.    mengenai  komposisi  majelis  Hakim  dalam  pemeriksaan  di  sidang
pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
c.     jangka   waktu   penyelesaian   pemeriksaan   perkara   tindak   pidana
korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
d.    alat  bukti  yang  diajukan  di  dalam  persidangan,  termasuk  alat  bukti
yang  diperoleh  dari  hasil  penyadapan  harus  diperoleh  secara  sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.     adanya   kepaniteraan   khusus   untuk   Pengadilan   Tindak   Pidana
Korupsi. 

Agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  pada  saat  Undang-Undang
berlaku,   diatur   mengenai   masa   transisi   atau   peralihan   terhadap
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi    dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dibentuk
berdasarkan   Undang-Undang   ini,   antara   lain   mengenai   keberadaan
Hakim  ad  hoc.  Hakim  ad hoc  yang  telah  diangkat  berdasarkan  undang-
undang   sebelum   Undang-Undang   ini   berlaku,   tidak   perlu   diangkat
kembali,  tetapi  langsung  bertugas  untuk  masa  jabatan  5  (lima)  tahun
bersamaan    dengan    masa    jabatan    Hakim    ad   hoc   yang   diangkat
berdasarkan Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- 3 -

Ketentuan  ini  mengingat  ketentuan  Pasal  24A  ayat  (5)  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Pasal
15   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   2004   tentang   Kekuasaan
Kehakiman,  yang  menghendaki  pembentukan  pengadilan  khusus
diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Yang    dimaksud    dengan    ”satu-satunya    pengadilan”    adalah
pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang
penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”tindak pidana korupsi” adalah tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana
Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang
Nomor   20   Tahun   2001   tentang   Perubahan   Atas   Undang
Undang   Nomor   31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Huruf b
Yang   dimaksud   dengan   “tindak   pidana   pencucian   uang”
adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yang  dimaksud  dengan  “tindak  pidana  asalnya”  adalah  yang
lazim dikenal dengan predicate crime. 
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

- 4 -

Pasal 10

Yang  dimaksud  dengan  “hal  tertentu”  misalnya  antara  lain
masalah  yang  berkaitan  dengan  beban  perkara  atau  beban
tugas.

.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Berdasarkan  ketentuan ini pengangkatan  dan pemberhentian
Hakim  ad hoc  oleh  Presiden  bersifat  meresmikan  calon  yang
diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

- 5 -

Dalam proses pelatihan untuk memperoleh sertifikasi khusus
sebagai   hakim   tindak   pidana   korupsi,   Mahkamah   Agung
mengikutsertakan  Komisi  Yudisial  untuk  memberikan  materi
ajar  khususnya  mengenai  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku
Hakim.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Sehat  jasmani  dan  rohani  dalam  ketentuan  ini  dibuktikan
dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
Huruf d
Yang  dimaksud  dengan  “berpengalaman  di  bidang  hukum”
antara   lain   hukum   keuangan   dan   perbankan,   hukum
administrasi,  hukum  pertanahan,  hukum  pasar  modal,  dan
hukum pajak.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang  dimaksud  dengan  ”pengurus  partai  politik”  termasuk
sayap partai politik.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal  13
Ayat (1)

- 6 -

Yang   dimaksud   dengan   “masyarakat”   antara   lain   tokoh
masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. 
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Pelepasan  jabatan  dalam  ketentuan  ini  bersifat  sementara  selama
menjadi    Hakim  ad  hoc.     Dalam    hal  Hakim  ad  hoc  memegang
jabatan   fungsional   sebagai   dosen   pada   perguruan   tinggi   dan
berstatus  pegawai negeri, yang bersangkutan menjalani cuti  di luar
tanggungan negara.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang  dimaksud  dengan  “sakit  jasmani  atau  rohani  secara
terus   menerus”   adalah   sakit   yang   menyebabkan   yang
bersangkutan   tidak   mampu   lagi   melakukan   tugas   dan
kewajibannya   dengan  baik  yang  dibuktikan  dengan  surat
keterangan dari dokter.
Huruf c 
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal  18
Huruf a

- 7 -

Hakim  yang  dapat  dikenakan  ketentuan  ini  apabila  pidana
yang dijatuhkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
Huruf b
Yang   dimaksud   dengan   “melakukan   perbuatan   tercela”
adalah   apabila   Hakim   yang   bersangkutan   karena   sikap,
perbuatan,  dan  tindakannya  baik  di  dalam  maupun  di  luar
pengadilan merendahkan martabat Hakim.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Mengenai      pemberhentian      Hakim

Karier

dilakukan

berdasarkan peraturan perundang undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  yang  ditentukan
pada    ayat    ini    dimaksudkan    untuk    menunggu    hasil
pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

- 8 -

Ketentuan ini sebagai wujud akuntabilitas Pengadilan Tindak
Pidana   Korupsi   melalui   keterbukaan   informasi   mengenai
penyelenggaraan pengadilan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah
Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   1981   tentang   Hukum   Acara
Pidana,    Undang-Undang    Nomor    31    Tahun    1999    tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001  tentang Perubahan
Atas     Undang-Undang     Nomor     31     Tahun     1999     tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985
tentang Mahkamah Agung.

Pasal  26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang   dimaksud   dengan   “ketua   pengadilan”   adalah   Ketua
Pengadilan  Negeri  untuk  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana
korupsi  pada  tingkat  pertama  dan  ketua  pengadilan  tinggi
untuk   pemeriksaan   perkara   tindak   pidana   korupsi   pada
tingkat banding.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal  27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

- 9 -

Penyadapan   sebagai   alat   bukti   hanya   dapat   dilakukan
terhadap  seseorang  apabila  ada  dugaan berdasarkan  laporan
telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Dalam    ketentuan    ini,    Hakim    ad   hoc   yang    telah    diangkat
berdasarkan  undang-undang sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku,
tidak perlu diangkat kembali, dan langsung bertugas untuk masa 5
(lima)  tahun  bersamaan  dengan  masa  jabatan  Hakim  ad  hoc  yang
diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 38 . . .

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

- 10 -

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5074

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
sesuai dengan aslinya