UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  48  TAHUN  2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :   a.  bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang
Dasar    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1945 
merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  yang  dilakukan 
oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan 
yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan 
umum,    lingkungan    peradilan    agama,    lingkungan 
peradilan   militer,   lingkungan   peradilan   tata   usaha 
negara,   dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi, untuk 
menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum 
dan keadilan;

b.  bahwa  untuk  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang
merdeka  dan  peradilan  yang  bersih  serta  berwibawa 
perlu    dilakukan    penataan    sistem    peradilan    yang
terpadu;

c.  bahwa  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang
Kekuasaan    Kehakiman    tidak    sesuai    lagi    dengan 
perkembangan  kebutuhan  hukum  dan  ketatanegaraan 
menurut    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik
Indonesia Tahun 1945;

d.  bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana 
dimaksud  dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c  perlu 
membentuk     Undang-Undang     tentang     Kekuasaan 
Kehakiman;

Mengingat

:   Pasal   20,   Pasal   21,   Pasal   24,   Pasal   24A,   Pasal   24B, 
Pasal  24C  dan  Pasal  25  Undang-Undang  Dasar  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :   UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.     Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang
merdeka    untuk    menyelenggarakan    peradilan    guna
menegakkan  hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   1945,   demi   terselenggaranya   Negara   Hukum
Republik Indonesia.
2.     Mahkamah  Agung  adalah  pelaku  kekuasaan  kehakiman
sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang-Undang   Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.     Mahkamah     Konstitusi     adalah     pelaku     kekuasaan
kehakiman    sebagaimana    dimaksud    dalam    Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.     Komisi   Yudisial   adalah   lembaga   negara   sebagaimana
dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
5.     Hakim  adalah  hakim  pada  Mahkamah  Agung dan  hakim
pada  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam
lingkungan    peradilan    umum,    lingkungan    peradilan
agama,     lingkungan     peradilan     militer,     lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan
khusus    yang    berada    dalam    lingkungan    peradilan
tersebut.

6. Hakim . . .

- 3 -

6.     Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7.     Hakim    Konstitusi    adalah    hakim    pada    Mahkamah
Konstitusi. 
8.     Pengadilan  Khusus  adalah  pengadilan  yang  mempunyai
kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus
perkara  tertentu  yang hanya  dapat  dibentuk  dalam salah
satu  lingkungan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah
Mahkamah Agung  yang diatur dalam undang-undang.
9.     Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang
memiliki  keahlian  dan  pengalaman  di  bidang  tertentu
untuk    memeriksa,    mengadili,    dan    memutus    suatu
perkara   yang  pengangkatannya  diatur  dalam   undang-
undang.

BAB II 
ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

(1)    Peradilan  dilakukan  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2)    Peradilan  negara  menerapkan  dan  menegakkan  hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila.
(3)    Semua   peradilan  di   seluruh  wilayah   negara   Republik
Indonesia  adalah  peradilan  negara  yang  diatur  dengan
undang-undang.
(4)    Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya
ringan.

Pasal 3

(1)    Dalam  menjalankan   tugas   dan  fungsinya,   hakim   dan
hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2)    Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak
lain   di   luar   kekuasaan   kehakiman   dilarang,   kecuali
dalam   hal-hal  sebagaimana   dimaksud   dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)    Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dipidana  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .

- 4 -

Pasal 4

(1)    Pengadilan   mengadili   menurut   hukum   dengan   tidak
membeda-bedakan orang.
(2)    Pengadilan  membantu   pencari  keadilan   dan   berusaha
mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat
tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya
ringan.

Pasal 5

(1)    Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
(2)    Hakim  dan  hakim  konstitusi  harus  memiliki  integritas
dan    kepribadian    yang    tidak    tercela,    jujur,    adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3)    Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

(1)

(2)

Tidak    seorang    pun    dapat    dihadapkan    di    depan
pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Tidak  seorang pun dapat dijatuhi pidana,  kecuali  apabila
pengadilan  karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut
undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang
yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah
atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 

Pasal 7

Tidak  seorang pun dapat  dikenakan  penangkapan, penahanan,
penggeledahan,  dan  penyitaan,  kecuali  atas  perintah  tertulis
dari  kekuasaan  yang  sah  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang
diatur dalam undang-undang.

Pasal 8
(1)    Setiap  orang  yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak
bersalah     sebelum     ada     putusan     pengadilan     yang
menyatakan     kesalahannya     dan     telah     memperoleh
kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam . . .

.

- 5 -

(2)    Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim
wajib  memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari
terdakwa.

Pasal 9

(1)    Setiap   orang   yang   ditangkap,   ditahan,   dituntut,   atau
diadili   tanpa   alasan   berdasarkan   undang-undang  atau
karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang
diterapkannya,   berhak   menuntut   ganti   kerugian   dan
rehabilitasi.
(2)    Pejabat    yang    dengan    sengaja    melakukan    perbuatan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dipidana   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)    Ketentuan mengenai  tata cara penuntutan ganti kerugian,
rehabilitasi, dan  pembebanan  ganti  kerugian diatur dalam
undang-undang.

Pasal 10 

(1)    Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih
bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2)    Ketentuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   tidak
menutup   usaha   penyelesaian   perkara   perdata   secara
perdamaian.

Pasal 11 

(1)    Pengadilan  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara
dengan   susunan   majelis   sekurang-kurangnya   3   (tiga)
orang hakim, kecuali  undang-undang  menentukan lain.
(2)    Susunan   hakim   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
terdiri  dari  seorang  hakim  ketua  dan  dua  orang  hakim
anggota.
(3)    Hakim    dalam    memeriksa,    mengadili,    dan    memutus
perkara  dibantu  oleh  seorang  panitera  atau  seorang  yang
ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. 
(4)    Dalam  perkara  pidana  wajib  hadir  pula  seorang  penuntut
umum, kecuali undang-undang  menentukan lain.

Pasal 12 . . .

- 6 -

Pasal 12 

(1)    Pengadilan  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara
pidana   dengan   kehadiran   terdakwa,   kecuali   undang-
undang  menentukan lain.
(2)    Dalam  hal  terdakwa  tidak  hadir,  sedangkan  pemeriksaan
dinyatakan  telah  selesai,  putusan dapat  diucapkan  tanpa
dihadiri terdakwa.

Pasal 13 

(1)    Semua   sidang  pemeriksaan   pengadilan   adalah  terbuka
untuk umum, kecuali undang-undang  menentukan lain.
(2)    Putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan
hukum  apabila  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk
umum. 
(3)    Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  dan  ayat  (2)  mengakibatkan  putusan  batal  demi
hukum.

Pasal 14 

(1)    Putusan   diambil   berdasarkan   sidang   permusyawaratan
hakim yang bersifat rahasia.
(2)    Dalam   sidang   permusyawaratan,   setiap   hakim   wajib
menyampaikan    pertimbangan    atau    pendapat    tertulis
terhadap   perkara   yang   sedang   diperiksa   dan   menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
(3)    Dalam  hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat  dicapai
mufakat   bulat,   pendapat   hakim   yang   berbeda   wajib
dimuat dalam putusan.
(4)    Ketentuan lebih  lanjut mengenai sidang permusyawaratan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung. 

Pasal 15 

Pengadilan  wajib  saling  memberi  bantuan  yang  diminta  untuk
kepentingan peradilan.

Pasal 16 . . .

- 7 -

Pasal 16 
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk    lingkungan    peradilan    umum    dan    lingkungan
peradilan  militer,  diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  dalam
lingkungan  peradilan  umum,  kecuali  dalam  keadaan  tertentu
menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus
diperiksa    dan   diadili   oleh   pengadilan   dalam   lingkungan
peradilan militer.

Pasal 17 

(1)    Pihak  yang diadili  mempunyai hak ingkar terhadap  hakim
yang mengadili perkaranya. 
(2)    Hak  ingkar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah
hak  seseorang  yang  diadili  untuk  mengajukan  keberatan
yang disertai dengan  alasan  terhadap seorang hakim  yang
mengadili perkaranya.
(3)    Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari  persidangan
apabila  terikat  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda
sampai  derajat  ketiga,  atau  hubungan  suami  atau  istri
meskipun  telah   bercerai,   dengan   ketua,   salah   seorang
hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
(4)    Ketua  majelis,  hakim  anggota,  jaksa,  atau  panitera  wajib
mengundurkan   diri   dari   persidangan   apabila   terikat
hubungan keluarga  sedarah  atau  semenda sampai  derajat
ketiga,  atau  hubungan  suami  atau  istri  meskipun  telah
bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
(5)    Seorang  hakim  atau  panitera  wajib  mengundurkan  diri
dari   persidangan   apabila   ia   mempunyai   kepentingan
langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang
diperiksa,  baik  atas  kehendaknya  sendiri  maupun  atas
permintaan pihak yang berperkara.
(6)    Dalam    hal    terjadi    pelanggaran    terhadap    ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan
tidak   sah   dan   terhadap   hakim   atau   panitera   yang
bersangkutan    dikenakan    sanksi    administratif    atau
dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
(7)    Perkara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (5)  dan  ayat (6)
diperiksa  kembali  dengan  susunan  majelis  hakim  yang
berbeda.

BAB III . . .

- 8 -

BAB III 
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18 
Kekuasaan   kehakiman   dilakukan   oleh   sebuah   Mahkamah
Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam
lingkungan   peradilan   umum,   lingkungan   peradilan   agama,
lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 19 
Hakim   dan   hakim   konstitusi   adalah   pejabat   negara   yang
melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang  diatur  dalam  undang-
undang.

Bagian Kedua 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Pasal  20 
(1)    Mahkamah  Agung merupakan  pengadilan  negara  tertinggi
dari   badan   peradilan   yang   berada   di   dalam   keempat
lingkungan    peradilan    sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasal 18.
(2)    Mahkamah Agung berwenang:
a.    mengadili  pada  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang
diberikan  pada   tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  di
semua  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah

Mahkamah

Agung,

kecuali 

undang-undang

menentukan lain;
b.   menguji   peraturan   perundang-undangan   di   bawah
undang-undang terhadap undang-undang; dan 
c.    kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
(3)    Putusan   mengenai   tidak  sahnya   peraturan  perundang-
undangan sebagai hasil  pengujian  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  huruf  b  dapat  diambil  baik  berhubungan
dengan    pemeriksaan    pada    tingkat    kasasi    maupun
berdasarkan    permohonan    langsung    pada    Mahkamah
Agung.
Pasal 21 . . .

- 9 -

Pasal 21 

(1)    Organisasi,  administrasi,  dan  finansial  Mahkamah  Agung
dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  berada  di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
(2)    Ketentuan     mengenai     organisasi,     administrasi,     dan
finansial  badan  peradilan  sebagaimana   dimaksud  pada
ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam     undang-undang    sesuai    dengan    kekhususan
lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 22 

(1)    Mahkamah

Agung

dapat      memberi

keterangan,

pertimbangan,   dan   nasihat   masalah   hukum   kepada
lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

(2)    Ketentuan

mengenai

pemberian 

keterangan,

pertimbangan,   dan   nasihat   masalah   hukum   kepada
lembaga  negara  dan  lembaga  pemerintahan  diatur  dalam
undang-undang.

Pasal 23 
Putusan  pengadilan  dalam  tingkat  banding  dapat  dimintakan
kasasi   kepada   Mahkamah   Agung   oleh   pihak-pihak   yang
bersangkutan, kecuali undang-undang  menentukan lain.

Pasal 24 

(1)    Terhadap   putusan   pengadilan   yang   telah   memperoleh
kekuatan  hukum  tetap,  pihak-pihak  yang  bersangkutan
dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung,  apabila  terdapat  hal  atau  keadaan  tertentu  yang
ditentukan dalam undang-undang.
(2)    Terhadap    putusan    peninjauan    kembali    tidak    dapat
dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 25 

(1)    Badan  peradilan  yang berada  di  bawah Mahkamah  Agung
meliputi   badan   peradilan   dalam   lingkungan   peradilan
umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan
tata usaha negara.

(2) Peradilan . . .

- 10 -

(2)    Peradilan  umum   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara
pidana  dan  perdata  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(3)    Peradilan   agama   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)
berwenang     memeriksa,     mengadili,     memutus,     dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

(4)    Peradilan   militer  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (1)
berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara
tindak  pidana  militer  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(5)    Peradilan  tata  usaha  negara  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  berwenang  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan
menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1)    Putusan   pengadilan  tingkat   pertama  dapat   dimintakan
banding  kepada  pengadilan  tinggi  oleh  pihak-pihak  yang
bersangkutan, kecuali undang-undang  menentukan lain.

(2)    Putusan     pengadilan     tingkat    pertama,    yang    tidak
merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas
dari  segala  tuntutan  hukum,  dapat  dimintakan  banding
kepada     pengadilan     tinggi     oleh     pihak-pihak     yang
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 27 

(1)    Pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah
satu    lingkungan    peradilan    yang    berada    di    bawah
Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2)    Ketentuan   mengenai   pembentukan   pengadilan   khusus
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diatur   dalam
undang-undang.

Pasal 28 . . .

- 11 -

Pasal 28 

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan
badan   peradilan   yang   berada   di   bawahnya   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

Bagian Ketiga
Mahkamah Konstitusi

Pasal 29 

(1)    Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat
pertama   dan   terakhir   yang   putusannya   bersifat   final
untuk: 

a.    menguji   undang-undang   terhadap   Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;
b.   memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang
kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.    memutus pembubaran partai politik;
d.   memutus  perselisihan  tentang hasil  pemilihan umum;
dan 
e.    kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
(2)    Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Mahkamah  Konstitusi   wajib   memberikan   putusan  atas
pendapat   Dewan   Perwakilan   Rakyat   bahwa   Presiden
dan/atau    Wakil    Presiden    diduga    telah    melakukan
pelanggaran    hukum   berupa    pengkhianatan    terhadap
negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya
atau  perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3)    Susunan,    kekuasaan   dan    hukum    acara    Mahkamah
Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
dengan undang-undang.

(4)    Organisasi,    administrasi,    dan    finansial     Mahkamah
Konstitusi  berada  di  bawah  kekuasaan  dan  kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

BAB IV . . .

- 12 -

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal  30 

(1)    Pengangkatan hakim agung berasal  dari  hakim  karier dan
nonkarier.
(2)    Pengangkatan  hakim  agung  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari  nama
calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
(3)    Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan
hakim  agung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan
ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Pasal 31 

(1)    Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan
pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
yang  berada  pada  badan  peradilan  di  bawah  Mahkamah
Agung.
(2)    Hakim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
merangkap  jabatan,  kecuali  undang-undang  menentukan
lain.

Pasal 32 

(1)    Hakim  ad  hoc  dapat  diangkat  pada  pengadilan  khusus
untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  yang
membutuhkan    keahlian    dan    pengalaman    di    bidang
tertentu dalam jangka waktu tertentu.
(2)    Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan
dan  pemberhentian  hakim  ad hoc sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)  diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 
Untuk   dapat   diangkat   sebagai   hakim   konstitusi,   seseorang
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.     memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

b. adil; . . .

b.     adil; dan 
c.     negarawan

- 13 -

yang

menguasai 

konstitusi 

dan

ketatanegaraan.

Pasal 34 
(1)    Hakim  konstitusi  diajukan  masing-masing  3  (tiga)  orang
oleh   Mahkamah   Agung,   3   (tiga)   orang   oleh   Dewan
Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
(2)    Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
(3)    Pemilihan  hakim  konstitusi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 35 
Ketentuan mengenai syarat dan tata  cara pengangkatan Hakim
Konstitusi  diatur dengan undang-undang.

Bagian Kedua 
Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi 

Pasal 36 
Hakim  dan  hakim  konsitusi  dapat  diberhentikan  apabila  telah
memenuhi   syarat-syarat   yang   ditentukan   dalam   undang-
undang.

Pasal 37 
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim
konsitusi diatur dalam undang-undang.

BAB V
BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Pasal 38 
(1)    Selain    Mahkamah    Agung    dan    badan    peradilan    di
bawahnya  serta  Mahkamah  Konstitusi,  terdapat  badan-
badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasan
kehakiman.

(2) Fungsi . . .

- 14 -

(2)    Fungsi   yang   berkaitan   dengan   kekuasaan   kehakiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.  penyelidikan dan penyidikan;
b.  penuntutan;
c.  pelaksanaan putusan;
d.  pemberian jasa hukum; dan
e.  penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
(3)    Ketentuan   mengenai   badan-badan   lain   yang   fungsinya
berkaitan   dengan   kekuasaan   kehakiman   diatur   dalam
undang-undang.

BAB VI
PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal 39 

(1)    Pengawasan  tertinggi  terhadap  penyelenggaraan  peradilan
pada   semua   badan   peradilan   yang   berada   di   bawah
Mahkamah  Agung   dalam  menyelenggarakan   kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2)    Selain  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Mahkamah    Agung    melakukan    pengawasan    tertinggi
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
(3)    Pengawasan  internal  atas  tingkah  laku  hakim  dilakukan
oleh Mahkamah Agung.
(4)    Pengawasan   dan   kewenangan   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi
kebebasan    Hakim    dalam    memeriksa    dan    memutus
perkara. 

Pasal  40 

(1)    Dalam   rangka   menjaga   dan   menegakkan   kehormatan,
keluhuran   martabat,   serta   perilaku   hakim   dilakukan
pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
(2)    Dalam   melakukan   pengawasan   sebagaimana   dimaksud
pada    ayat    (1),    Komisi    Yudisial    mempunyai    tugas
melakukan     pengawasan     terhadap     perilaku     hakim
berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41 . . .

- 15 -

Pasal 41 

(1)    Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  39  dan  Pasal  40,  Komisi  Yudisial  dan/atau
Mahkamah Agung wajib:
a.  menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
b.  berpedoman   pada  Kode   Etik  dan  Pedoman  Perilaku
Hakim; dan 
c.  menjaga  kerahasiaan  keterangan  atau  informasi  yang
diperoleh.
(2)    Pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tidak    boleh    mengurangi    kebebasan    hakim    dalam
memeriksa dan memutus perkara.
(3)    Kode   Etik   dan   Pedoman   Perilaku   Hakim   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  ditetapkan  oleh  Komisi
Yudisial dan Mahkamah Agung.
(4)    Ketentuan  mengenai  pengawasan  sebagaimana  dimaksud
dalam   Pasal   39   dan   Pasal   40   diatur   dalam   undang-
undang.

Pasal 42 
Dalam    rangka    menjaga    dan    menegakkan    kehormatan,
keluhuran   martabat,   serta   perilaku   hakim,   Komisi  Yudisial
dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan   hukum   tetap   sebagai   dasar   rekomendasi   untuk
melakukan mutasi hakim. 

Pasal 43 
Hakim   yang  diduga  telah   melakukan   pelanggaran  terhadap
Kode   Etik   dan   Pedoman   Perilaku   Hakim   diperiksa   oleh
Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44 

(1)    Pengawasan   hakim   konstitusi   dilakukan   oleh   Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi.
(2)    Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
dengan undang-undang.

BAB VII . . .

- 16 -

BAB VII
PEJABAT PERADILAN

Pasal 45 
Selain  hakim,  pada  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di
bawahnya  dapat  diangkat  panitera,  sekretaris,  dan/atau  juru
sita.

Pasal 46 

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
a.    hakim;

b.   wali;

c.    pengampu;

d.   advokat; dan/atau 
e.    pejabat peradilan yang lain.

Pasal 47 

Ketentuan    mengenai     pengangkatan     dan     pemberhentian
panitera,  sekretaris,  dan  juru  sita  serta  tugas  dan  fungsinya
diatur dalam undang-undang.

BAB VIII
JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Pasal 48 

(1)    Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan
hakim  dan  hakim  konstitusi  dalam  menjalankan  tugas
dan     tanggung     jawab     penyelenggaraan     kekuasaan
kehakiman.

(2)    Jaminan  keamanan  dan  kesejahteraan  hakim  dan  hakim
konstitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 . . .

- 17 -

Pasal 49 

(1)    Hakim  ad  hoc  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung
jawab  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  diberikan
tunjangan khusus.

(2)    Tunjangan  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diatur   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

BAB IX
PUTUSAN PENGADILAN 

Pasal 50 

(1)    Putusan   pengadilan   selain   harus   memuat   alasan   dan
dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan   yang   bersangkutan   atau   sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2)    Tiap  putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua
serta  hakim  yang  memutus  dan  panitera  yang  ikut  serta
bersidang.

Pasal 51 
Penetapan,  ikhtisar  rapat  permusyawaratan,  dan  berita  acara
pemeriksaan  sidang  ditandatangani  oleh  ketua  majelis  hakim
dan panitera sidang.

Pasal 52 

(1)    Pengadilan  wajib  memberikan  akses  kepada  masyarakat
untuk   memperoleh   informasi   yang   berkaitan   dengan
putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(2)    Pengadilan  wajib  menyampaikan  salinan  putusan  kepada
para    pihak    dalam    jangka    waktu    yang    ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3)    Dalam   perkara   pidana,   putusan   selain   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang
terkait dengan pelaksanaan putusan.

Pasal 53 . . .

- 18 -

Pasal 53 

(1)    Dalam    memeriksa    dan    memutus    perkara,    hakim
bertanggung   jawab   atas   penetapan   dan   putusan   yang
dibuatnya.

(2)    Penetapan dan putusan sebagaimana  dimaksud pada ayat
(1)   harus   memuat   pertimbangan   hukum   hakim   yang
didasarkan  pada alasan  dan dasar  hukum yang tepat dan
benar.

BAB X
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal  54 

(1)    Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana
dilakukan oleh jaksa. 

(2)    Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata
dilakukan  oleh  panitera dan juru sita dipimpin  oleh ketua
pengadilan.

(3)    Putusan  pengadilan  dilaksanakan  dengan  memperhatikan
nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55 

(1)    Ketua  pengadilan  wajib  mengawasi  pelaksanaan  putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)    Pengawasan

pelaksanaan

putusan

pengadilan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
BANTUAN HUKUM

Pasal 56 

(1)    Setiap  orang yang tersangkut  perkara  berhak memperoleh
bantuan hukum.

(2) Negara . . .

- 19 -

(2)    Negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari  keadilan
yang tidak mampu.

Pasal 57 

(1)    Pada   setiap   pengadilan   negeri   dibentuk   pos   bantuan
hukum kepada pencari  keadilan yang tidak mampu dalam
memperoleh bantuan hukum.

(2)    Bantuan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
diberikan    secara    cuma-cuma    pada    semua    tingkat
peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3)    Bantuan  hukum  dan  pos  bantuan  hukum  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-udangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Pasal 58 
Upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat  dilakukan  di  luar
pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa.

Pasal 59 

(1)    Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  suatu  sengketa
perdata    di    luar    pengadilan    yang    didasarkan    pada
perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para
pihak yang bersengketa.

(2)    Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak.

(3)    Dalam   hal   para   pihak   tidak   melaksanakan   putusan
arbitrase     secara     sukarela,     putusan     dilaksanakan
berdasarkan    perintah    ketua    pengadilan    negeri    atas
permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60 . . .

- 20 -

Pasal 60

(1)    Alternatif    penyelesaian   sengketa   merupakan   lembaga
penyelesaian    sengketa    atau    beda    pendapat    melalui
prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian
di   luar   pengadilan   dengan   cara   konsultasi,   negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

(2)    Penyelesaian   sengketa   melalui   alternatif   penyelesaian
sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hasilnya
dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3)    Kesepakatan  secara  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2)  bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak  untuk
dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61 
Ketentuan  mengenai  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa  di
luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58,  Pasal
59, dan Pasal 60 diatur dalam  undang-undang.

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
Pada  saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor
4   Tahun   2004   tentang   Kekuasaan   Kehakiman   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  8,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 63 
Pada  saat  Undang-Undang ini mulai  berlaku, semua ketentuan
yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan
kekuasaan    kehakiman    dinyatakan    masih    tetap    berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 64 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . . 

- 21 -

Agar      setiap      orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan   Undang-Undang   ini   dengan   penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2009  NOMOR 157

I.  UMUM

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  48  TAHUN  2009

TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa  Indonesia adalah negara  hukum. Sejalan dengan  ketentuan tersebut
maka  salah  satu  prinsip  penting  negara  hukum  adalah  adanya  jaminan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh
kekuasaan  lainnya  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan
hukum  dan  keadilan.  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia  Tahun  1945 menegaskan bahwa kekuasaan  kehakiman
merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
telah  membawa  perubahan  dalam  kehidupan  ketatanegaraan,  khususnya
dalam  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut  antara  lain
menegaskan bahwa:
-   kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan
badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan
umum,   lingkungan   peradilan   agama,   lingkungan   peradilan   militer,
lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah
Konstitusi.
-   Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji
peraturan   perundang-undangan   di   bawah   undang-undang   terhadap
undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh
undang-undang.
-   Mahkamah    Konstitusi    berwenang    untuk    menguji    undang-undang
terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
dan     memutus     sengketa     kewenangan     lembaga     negara     yang
kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

- Komisi . . .

- 2 -

-   Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai   wewenang   lain   dalam   rangka   menjaga   dan   menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan
Kehakiman  telah  sesuai  dengan  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  di  atas,  namun substansi  Undang-Undang
tersebut  belum  mengatur  secara  komprehensif  tentang  penyelenggaraan
kekuasaan  kehakiman,  yang  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  yang
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan
agama,   lingkungan   peradilan   militer,   lingkungan   peradilan   tata   usaha
negara,   dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi,  untuk  menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain  pengaturan  secara  komprehensif,  Undang-Undang  ini  juga  untuk
memenuhi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU/2006,  yang
salah  satu  amarnya  telah membatalkan  Pasal  34  Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut    juga    telah    membatalkan    ketentuan    yang    terkait    dengan
pengawasan  hakim  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang
Komisi Yudisial.

Sehubungan   dengan   hal   tersebut,   sebagai   upaya   untuk   memperkuat
penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  dan  mewujudkan  sistem  peradilan
terpadu  (integrated  justice  system),  maka  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
2004   tentang   Kekuasaan   Kehakiman   sebagai   dasar   penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:
a.   Mereformulasi   sistematika   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   2004
tentang   Kekuasaan   Kehakiman   terkait   dengan   pengaturan   secara
komprehensif    dalam    Undang-Undang    ini,    misalnya    adanya    bab
tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
b.   Pengaturan  umum  mengenai  pengawasan  hakim  dan  hakim  konstitusi
sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan   dan   Kode   Etik   dan
Pedoman Perilaku Hakim.
c.   Pengaturan  umum  mengenai  pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim
dan hakim konstitusi.
d.   Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya
dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  badan  peradilan  yang
berada di bawah Mahkamah Agung.

e. Pengaturan . . .

- 3 -

e.   Pengaturan   mengenai   hakim   ad   hoc   yang   bersifat   sementara   dan
memiliki    keahlian    serta    pengalaman    di    bidang    tertentu    untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
f.    Pengaturan   umum   mengenai   arbitrase   dan   alternatif   penyelesaian
sengketa di luar pengadilan.
g.   Pengaturan  umum  mengenai  bantuan  hukum  bagi  pencari  keadilan
yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada
setiap pengadilan.
h.   Pengaturan   umum   mengenai   jaminan  keamanan   dan  kesejahteraan
hakim  dan hakim konstitusi.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1) 

Peradilan

dilakukan      “DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”  adalah  sesuai  dengan  Pasal  29
Undang-Undang  Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945
yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha  Esa  dan  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk
untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang   dimaksud   dengan   “sederhana”   adalah   pemeriksaan   dan
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.
Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan”  adalah  biaya  perkara  yang
dapat dijangkau oleh masyarakat.
Namun  demikian,  asas  sederhana,  cepat,   dan  biaya  ringan  dalam
pemeriksaan    dan    penyelesaian    perkara    di    pengadilan    tidak
mengesampingkan   ketelitian   dan    kecermatan    dalam   mencari
kebenaran dan keadilan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3
Ayat (1)

- 4 -

Yang  dimaksud  dengan  “kemandirian  peradilan”  adalah  bebas  dari
campur  tangan  pihak  luar  dan  bebas  dari  segala  bentuk  tekanan,
baik fisik maupun psikis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4 
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Ketentuan   ini   dimaksudkan   agar   putusan   hakim   dan   hakim
konstitusi sesuai dengan  hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 6 
Cukup jelas.

Pasal 7  
Yang  dimaksud  dengan  “kekuasaan  yang  sah”  adalah  aparat   penegak
hukum   yang   berwenang   melakukan   penyelidikan   dan   penyidikan
berdasarkan     undang-undang.     Dalam     proses     penyelidikan     dan
penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan,
hakim  wajib memperhatikan  sifat  baik atau sifat jahat dari terdakwa

sehingga . . .

Pasal 9

- 5 -

sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan
yang dilakukannya.

Ayat (1)
Yang    dimaksud    dengan    “rehabilitasi”    adalah    pemulihan    hak
seseorang berdasarkan  putusan  pengadilan  pada  kedudukan  semula
yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10 
Cukup jelas.

Pasal 11 
Cukup jelas.

Pasal 12 
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. 
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13 
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Saling  memberi  bantuan  dilakukan  antara  lain  dalam  hal  administrasi
berkas   perkara,   inventarisasi   putusan   pengadilan   dan   penggunaan
sumber daya manusia.

Pasal 16 
Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik
berat  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  tersebut.  Jika  titik

berat . . .

- 6 -

berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili
oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  militer,  namun  jika  titik  berat
kerugian   tersebut   terletak   pada   kepentingan   umum,   maka   perkara
tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ”kepentingan langsung atau tidak langsung”
adalah  termasuk   apabila  hakim  atau  panitera   atau  pihak  lain
pernah  menangani  perkara  tersebut  atau  perkara  tersebut  pernah
terkait    dengan    pekerjaan    atau    jabatan    yang    bersangkutan
sebelumnya.

Ayat (6) 

Cukup jelas.

Ayat (7) 
Yang   dimaksud   dengan   “berbeda”   dalam   ketentuan   ini   adalah
majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

Pasal 18 
Cukup jelas.

Pasal 19 
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2) 
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

- 7 -

Ketentuan  ini  mengatur  mengenai  hak  uji  Mahkamah  Agung
terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah
dari  undang-undang. Hak  uji  dapat  dilakukan baik  terhadap
materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dari  peraturan
perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan   yang   lebih   tinggi   maupun   terhadap
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang  dimaksud  dengan  ”hal  atau  keadaan  tertentu”  antara  lain
adalah   ditemukannya    bukti    baru   (novum)   dan/atau   adanya
kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27
Ayat (1)

- 8 -

Yang  dimaksud  dengan  “pengadilan  khusus”  antara  lain  adalah
pengadilan anak,  pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi  manusia,
pengadilan  tindak  pidana  korupsi, pengadilan hubungan industrial
dan  pengadilan  perikanan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan
umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan
tata usaha negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam  ketentuan  ini  termasuk  kewenangan  memeriksa,  dan
memutus   sengketa   hasil   pemilihan   kepala   daerah   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30
Ayat (1)

- 9 -

Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim yang berstatus
aktif  sebagai  hakim  pada  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah
Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.
Yang   dimaksud   dengan   “hakim   nonkarier”   adalah   hakim   yang
berasal dari luar lingkungan badan peradilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal  31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan”  antara lain:
a.  wali,   pengampu,   dan   pejabat   yang   berkaitan   dengan   suatu
perkara yang diperiksa olehnya;
b.  pengusaha; dan 
c.  advokat. 
Dalam  hal  Hakim  yang  merangkap  sebagai  pengusaha  antara  lain
Hakim   yang   merangkap   sebagai   direktur   perusahaan,   menjadi
pemegang  saham  perseroan  atau  mengadakan  usaha  perdagangan
lain.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang   dimaksud   “dalam   jangka   waktu   tertentu”   adalah   bersifat
sementara    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.
Tujuan   diangkatnya   hakim   ad   hoc   adalah   untuk   membantu
penyelesaian    perkara    yang    membutuhkan    keahlian    khusus
misalnya  kejahatan  perbankan,  kejahatan  pajak,  korupsi,  anak,
perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber crime).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1) 

- 10 -

Yang  dimaksud  dengan  “badan-badan  lain”  antara  lain  kepolisian,
kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”pengawasan tertinggi” adalah meliputi
pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan 
peradilan yang berada di bawahnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 . . .

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

- 11 -

Yang  dimaksud  dengan  “mutasi”  dalam  ketentuan  ini  meliputi   juga
promosi dan demosi.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang   dimaksud   dengan   “pejabat   peradilan   yang   lain”   adalah
sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru
sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Yang  dimaksud  dengan  “jaminan  keamanan  dalam  melaksanakan
tugasnya” adalah hakim dan  hakim  konstitusi  diberikan  penjagaan
keamanan  dalam  menghadiri  dan  memimpin  persidangan.   Hakim
dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh

konstitusi . . .

- 12 -

aparat   terkait   yakni   aparat   kepolisian   agar   hakim   dan   hakim
konstitusi   mampu  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara
secara  baik  dan  benar  tanpa  adanya  tekanan  atau  intervensi  dari
pihak   manapun.   Jaminan   kesejahteraan   meliputi   gaji   pokok,
tunjangan,  biaya  dinas,  dan   pensiun  serta  hak  lainnya  sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)  
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Yang  dimaksud  dengan  “instansi  yang  terkait”  antara  lain  lembaga
pemasyarakatan, rumah tahanan, dan kejaksaan.
Dalam  hal  salinan  putusan  tidak  disampaikan,  ketua  pengadilan
yang  bersangkutan  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  teguran
tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56 . . .

Pasal 56
Ayat (1)

- 13 -

Yang  dimaksud  dengan  “bantuan  hukum”  adalah  pemberian  jasa
hukum  (secara  cuma-cuma)  yang  meliputi  pemberian  konsultasi
hukum,   menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,
melakukan   tindakan   hukum   lain   untuk   kepentingan   pencari
keadilan (yang tidak mampu).
Ayat (2)
Yang   dimaksud   dengan   “pencari   keadilan   yang   tidak   mampu”
adalah  orang  perseorangan  atau  sekelompok  orang  yang  secara
ekonomis   tidak   mampu   yang   memerlukan   jasa   hukum   untuk
menangani dan menyelesaikan masalah hukum.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang  dimaksud  dengan  “arbitrase”  dalam  ketentuan  ini  termasuk
juga arbitrase syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5076 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,